Rena AnggrainiBENGKULU, PB – Sejumlah Fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu mengusulkan agar pihak Pemerintah Kota dapat menindak tegas seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal dalam mencapai target retribusi dan pajak.

Pasalnya, potensi pajak dan retribusi yang ada di Kota Bengkulu dinilai dapat lebih besar dari yang sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016, yakni sebesar Rp 123 miliar.

“Harusnya kenaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kita miliki bisa jauh lebih besar. Karena masih banyak potensi pajak dan retribusi yang kita miliki. Asalkan tidak ada kebocoran,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bengkulu, Rena Anggraini, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Fraksi PKS DPRD Kota Bengkulu juga menyoroti tidak termanfaatkannya sejumlah terminal yang ada di Kota Bengkulu seperti terminal Sungai Hitam dan terminal Betungan. Seluruh persoalan aset Pemerintah Kota yang dikelola oleh pihak ketiga seperti Hotel Raffles City, Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern juga diharapkan dituntaskan.

Senada, Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bengkulu meminta kepada Pemerintah Kota untuk menggali kembali seluruh potensi pajak dan retribusi yang dimiliki oleh Kota Bengkulu. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bengkulu, Reni Heryanti, mengatakan, diantara yang patut dijadikan sorotan adalah pajak restoran dan pajak reklame.

Sementara Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu meminta agar seluruh pejabat yang tidak mampu mencapai target pajak dan retribusi dicopot. Ketidakmampuan tersebut dinilai merupakan dampak dari miskinnya visi pejabat yang bersangkutan untuk membangun Kota Bengkulu.

“Kami juga meminta agar masalah tempat pengolahan sampah harus segera diatasi agar tidak kembali menjadi kendala untuk meraih Piala Adipura yang sempat kita peroleh pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu, Mardiyanti.

RAPBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 sendiri sedang masuk dalam tahapan pembahasan. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M Sofyan, mengaku, potensi pajak dan retribusi sejauh ini masih dalam kajian. [Revolusionanda]