BENGKULU, PB - Keluhan sebagian besar nelayan Pulai Baai Kota Bengkulu mengenai belum adanya kebijakan pembangunan industri pengolahan ikan basah diamini anggota DPRD Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan.(Lihat juga: Nelayan Desak Pemerintah bangun Industri Pengolahan 'Ikan Sampah')
Menurut dia, ketiadaan industri pengolahan tersebut membuktikan bahwa Pemda Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu masih abai terhadap kehidupan nelayan.
"Kalau pemerintah kita cukup responsif, harusnya dari dulu bersikap pro aktif mengkoordinasikan kebutuhan ini dengan pemerintah pusat. Karena pembangunan industri ini tidak bisa mengandalkan APBD, tapi harus ditopang APBN," kata Iswandi Ruslan kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (17/11/2015).
Meski pemerintah daerah harus bersikap pro aktif, lanjut Iswandi, kelompok masyarakat juga harus berperan serta mendorong terwujudnya pengembangan industri pengolahan tersebut.
"Misalnya melalui kelompok nelayan menyusun program yang jelas dan mengajukannya bersama-sama pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar mereka yang di Jakarta itu mau mengucurkan bantuannya. Sekarang ini malah yang paling tepat. Karena lagi musim ikan," ujarnya.
Selain program, Iswandi menambahkan, kelompok nelayan tersebut juga harus menyiapkan lahan yang cukup yang tidak sampai mengganggu aktifitas masyarakat disekitar pabrik.
"Lokasinya bisa saja di Padang Serai, Sumber Jaya, atau tempat-tempat lain. Kita punya banyak lahan untuk itu. Tinggal kemauan dan tekad pemerintah," ungkapnya.
Iswandi menekankan, tak kalah penting untuk dibangun adalah pabrik es. Pasalnya, pabrik es yang ada saat ini masih kurang untuk menutupi kebutuhan yang ada di Kota Bengkulu.
"Pabrik es kita kan cuma satu. Kalau untuk nelayan di kota ini saja kurang, apalagi untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Dan realitasnya kabupaten lain ambil dari kita," tutupnya. [RN]
