TonyElfianBENGKULU, PB – Penataan Pantai Panjang sebagai lokasi wisata andalan Pemerintah Kota Bengkulu masih terus menjadi sorotan. Selain karena masih banyaknya lapak liar yang didirikan pedagang, persoalan sampah hingga saat ini pun belum terpecahkan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu, Tony Elfian, mengakui, penataan Pantai Panjang belum menjadi prioritas dalam agenda kerja instansinya pada tahun 2016 mendatang.

“Ke depan upaya kita untuk menata Pantai Panjang itu adalah dengan lebih banyak melakukan pendekatan kepada pedagang. Kalau untuk perombakan dari sisi bentuk maupun fasilitas kita masih menunggu penyelesaian masalah kepemilikan aset,” katanya kepada Pedoman Bengkulu, Rabu (11/11/2015).

Tony menjelaskan, upaya untuk merangkul para pedagang dalam menjaga, memelihara dan melestarikan keindahan Pantai Panjang bukan tanpa alasan.

“Kita kan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kebijakan kita harus bersinergi dengan ekonomi kreatif. Kita akan mengajak pedagang untuk mempercantik dan menyusun lapak-lapak mereka agar pantai itu tampak asri,” ungkapnya.

Selain merangkul pedagang, lanjut Tony, upaya lainnya adalah dengan cara menggencarkan promosi. Upaya promosi tersebut, jelasnya, bisa berbentuk event besar yang melibatkan banyak masyarakat.

“Seperti Hari Batik Besurek yang akan kita adakan pada tanggal 18 November 2015 mendatang. Sebanyak 80 ribu orang sudah diundang untuk ikut hadir dalam kegiatan ini. Harapan kita kegiatan ini bukan hanya mampu menggerakkan ekonomi kreatif batik besurek, tapi juga mempromosikan pariwisata kita,” demikian Tony.

Buruknya penataan Pantai Panjang menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Bengkulu. Pasalnya, banyak pedagang liar yang berjualan di pantai yang memiliki panjang sekira lima kilometer ini. Para pedagang dinilai semakin leluasa menempati area pemecah ombak di sepanjang Pantai Panjang.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales, banyaknya pedagang liar membuat turis enggan mengunjungi Panjang Panjang. Meski perlu ditata, Suimi mengimbau agar penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif. [Rudi Nurdiansyah]