(Ilustrasi, Foto: citizendaily.net)[/caption]BENGKULU, PB - Memasuki era pasar bebas, Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk dapat memperbesar anggaran koperasi. Sebab, koperasi dinilai sebagai bentuk perekonomian yang paling cocok di Bengkulu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Sudisman, mengatakan, koperasi merupakan satu-satunya organisasi yang dapat melindungi warga Bengkulu dari liberalisasi ekonomi. Menurut dia, koperasi mempunyai historis panjang di Indonesia.
"Makanya kita agak miris kalau ada yang mengabaikan pentingnya peranan program Dana Bergulir Samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan). Kalau memang dihentikan, kita minta agar anggaran untuk dinas koperasi diperbesar saja," kata Sudisman kepada Pedoman Bengkulu, Rabu (18/11/2015).
Sudisman menjelaskan, koperasi dapat menempa ekonomi rakyat yang lemah menjadi kuat. Ia justru tidak setuju bilamana pemerintah memberikan bantuan secara cuma-cuma tanpa ada tanggungjawab kolektif meningkatkan produktifitas rakyat.
"Kalau diberikan cuma-cuma, bisa-bisa orang belanja untuk konsumsi saja. Tapi kalau sifatnya pinjaman untuk produksi, kita mengajak rakyat untuk bekerja dan berkreatifitas. Kita setuju Dana Bergulir Samisake dilanjutkan dengan perbaikan, tapi yang belum mengembalikan dananya tetap diwajibkan membayar," ungkapnya.
Sudisman mengimbau kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji ulang kebijakan anggaran yang terlalu berorientasi kepada tunjungan pegawai dan pejabat. Pasalnya, bagi Sudisman, rakyat dengan ekonomi lemah akan semakin terpuruk di bawah sistem kapitalisme saat ini bila tidak mendapatkan anggaran yang cukup dari pemerintah.
Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah Kota Bengkulu, Eddyson, mengatakan anggaran untuk instansinya cenderung meningkat. Pada tahun 2014, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah mendapatkan anggaran Rp 2 miliar lebih.
"Tahun 2015 ini meningkat menjadi Rp 4 miliar. Tapi kebutuhan untuk menopang seluruh kegiatan pembinaan usaha yang ada di Bengkulu dibutuhkan setidaknya Rp 6 miliar. Program-programnya sudah kita susun," demikian Eddyson. [RN]
