Simbol PRD. Foto Istimewa.[/caption]JAKARTA, PB - Kebijakan pencabutan subsidi terus menuai gugatan. Salah satunya datang dari Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Melalui ketua umumnya Agus Priyono, PRD menilai setahun sejak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berkuasa, wujud perubahan yang diharapkan oleh rakyat belum tampak dan belum dirasakan.
"Program besar seperti Trisakti dan Nawacita seolah mati suri," kata Jabo, sapaan akrabnya, Jum'at (6/11/2015).
Apa yang dilakukan pemerintah, lanjut Jabo, justru bertolak belakang dengan filosofi Trisakti dan Nawacita. Diantaranya pencabutan subsidi BBM, rencana pencabutan subsidi gas 3 kg, listrik 900 dan 450 watt serta kereta ekonomi di tengah krisis ekonomi yang saat ini dirasakan semakin membebani kehidupan rakyat.
"Sementara utang luar negeri kian menumpuk, import bahan makanan, kerja sama yang berpotensi merugikan negara seperti TPP (Trans-Pacific Partnership)," ungkapnya.
Jabo melanjutkan, ditengah kelesuan ekonomi tersebut pemerintah justru memproduksi banyak manuver politik seperti program bela negara, ujaran kebencian, konflik antar menteri, masalah Freeport, penanganan asap, dan berbagai masalah nasional lainnya.
Manuver-manuver tersebut, jelasnya, melalaikan pemerintah untuk melakukan tugasnya yang sejati, yakni berupaya membangun industri nasional terutama disektor pangan dan energi. Padahal, tegas Jabo, upaya ini penting dilakukan agar pembangunan infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, bandara dan yang lainnya tidak menjadikan tanah air Indonesia sebagai obyek pengambilan bahan mentah serta obyek pemasaran barang dari luar negeri.
"Jika Pemerintahan Jokowi-JK belum mampu memberikan apa-apa, sesuatu yang sudah dinikmati masyarakat seperti subsidi BBM, gas, listrik, transportasi dan lain-lain, janganlah subsidi itu diambil untuk alasan apapun. Berikanlah kegembiraan kepada masyarakat di tengah pengapnya ekonomi dan politik yang memuakkan saat ini," tukasnya.
Jabo menekankan, keadaan tersebut menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian menurun. "Rakyat butuh bukti atas janji yang sudah pernah disampaikan pada waktu Pilpres, agar hidup memiliki harapan," tandasnya.
Melihat situasi seperti ini, Jabo menyimpulkan, pada akhirnya rakyat membutuhkan dikembalikannya haluan, landasan serta filosofi berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia yang sejati. "Karena kekuasaan akan berdiri, hanya jika masyarakat yang dipimpinnya masih memegang teguh kepercayaan itu," pungkasnya. [Rudi Nurdiansyah]
