Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

SKPD Provinsi Takut Gunakan Anggaran 2015

[caption id="attachment_7399" align="alignleft" width="300"]Kabag Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu,Arsirun, (kedua dari kanan) Kabag Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu,Arsirun, (kedua dari kanan)[/caption]

BENGKULU, PB - Serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu masih rendah. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi APBD.

(Baca: Serapan Anggran Rendah, SKPD Provinsi Dievaluasi)

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Arsirun, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran SKPD di lingkungan Pemprov Bengkulu, diantaranya adalah munculnya ketakutan untuk melaksanakan program dan kegiatan di tiap-tiap SKPD.

"Ada ketakutan ditingkat PPTK dan KPA pada saat pelaksanaan, sekarang ini kesalahan kecil bisa menjadi besar. Pelaksana menjadi kekhawatiran dan muncul penundaan ataupun pembatalan pelaksanaan program yang harusnya sudah sudah dilakukan," katanya kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (03/11).

Lanjutnya, selain itu dalam pelaksanaan anggaran APBD sering terjadi keterlambatan memasukkan daftar isian anggaran oleh SKPD. "Kalau kegiatan fisik harus dilelang dan lelang ini banyak persyaratannya kadang kala keterlambatannya pada saat lelang, akibat dari keterlambatan itu maka program yang sudah diajukan itu tidak bisa dilanjutkan," ujarnya.

(Baca juga: Minim Serapan Anggaran, Dewan Minta Kinerja SKPD Dievaluasi)

Tambah Arsirun, dua hal diatas merupakan kendala- kendala yang dihadapi oleh SKPD di lingkungan Pemprov untuk memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2015.

"Sesuai dengan intruksi Gubernur bahwa kepada seluruh SKPD harus memperbaiki kinerja sehingga bisa memaksimalkan serapan anggaran, bila perlu tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam artian seluruh anggaran digunakan untuk pembangunan," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, ada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat rapor merah dengan kata lain serapan anggaran masih rendah yakni Dinas Perkebunan, Biro Kesejahteraan Masyarakat, Biro Sumber Daya Alam, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pendidikan. [MS]