BENGKULU, PB - Program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia dipertanyakan. Pasalnya, program ini dinilai sulit untuk dijangkau oleh warga miskin di Kota Bengkulu.
Adalah Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain yang mempertanyakan program ini. Menurutnya, biaya down payment atau sering disingkat DP untuk memperoleh rumah tersebut masih sulit dijangkau oleh warga kota yang kurang mampu.
"Sebagian besar warga kita yang kurang mampu penghasilannya per hari rata-rata hanya Rp 50 ribu. Untuk makan saja sulit. Gimana bisa membayar DP yang besarannya kisaran Rp 8 jutaan sampai Rp 15 jutaan? Hanya mereka yang menengah atas mampu untuk membayar uang sejumlah tersebut secara sekaligus," kata Teuku kepada Pedoman Bengkulu, Senin (9/11/2015).
Ia menjelaskan, bila skema pembelian rumah untuk rakyat tersebut tidak dirubah, maka yang bisa menikmati program ini adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan laporan yang ia terima, agar dapat lolos persyaratan verifikasi, orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi menggunakan identitas warga yang kurang mampu.
"Orang mengambilnya pakai KTP temannya, pembantunya, atau supirnya. Akhirnya rumah untuk rakyat banyak dibeli oleh pejabat. Miris kan? Kami akan mempertanyakan hal ini kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat," ujar Teuku.
Agar program ini berhasil dan tepat sasaran, Teuku menyarankan agar skema pembayaran DP pengambilan rumah diubah dengan skema pembayaran yang ringan. Kebijakan ini harus diambil dengan melibatkan pihak perbankan atau lembaga keuangan mikro.
"Misal bank atau koperasi membayar DP rumah kemudian masyarakat miskin mencicilnya bisa secara harian, mingguan atau bulanan. Kami akan mendesak Pemerintah Kota untuk menekan agar bank-bank yang ada di Bengkulu mau memberikan dana semacam ini," tukas pria berdarah Aceh ini.
"Kalau tetap pada skema yang sekarang, lebih baik Kota Bengkulu menolak program ini. Karena kalau skema pembiayaannya tidak diubah, maka sama saja program ini dengan program kredit perumahan rakyat yang lain. Hanya memang lebih murah karena tanahnya lebih kecil dan bahan rumahnya lebih murah," demikian Teuku.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI sendiri telah melansir bahwa pelaksanaan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat tidak mudah. Salah satu penyebabnya adalah masalah ketersediaan lahan serta fasilitas pembiayaan.
Diakui oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI, pendanaan yang dibutuhkan untuk program pembangunan sejuta rumah belum tercantum dalam APBN Perubahan 2015. Akibatnya, pemerintah tak memiliki modal yang optimal untuk menggenjot program ini. [RN]
