SEBELUMNYA, masyarakat punya harapan besar untuk memilih pemimpin berkualitas dengan adanya usulan ‘uji publik’. Kemampuan tiap kandidat bakal di tes publik, apakah jawabannya realistis, solutif, atau hanya basa-basi politik. Dengan begitu kelayakan sang kandidat sudah dapat ditakar publik. Sayangnya usulan itu layu sebelum berkembang.
Sekarang ini ada dua kondisi yang membuat rakyat Bengkulu harus memilih pemimpin dengan cermat dan hati-hati, jika tahun ini salah pilih maka tamat lah sudah. Pertama, akhir tahun 2015 nanti kita menghadapi gempur pasar bebas Asean. Komunitas Masyarakat Asean (MEA) tidak bisa serta merta dipandang sebagai peluang pembangunan, melainkan kompetisi ekonomi diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara.
Negara (juga daerah) yang kalah berkompetisi maka nasibnya serupa Filipina atau Yunani, jatuh miskin dan bangkrut. Kita punya kelemahan besar dalam soal daya saing produk, infrastruktur dan sumberdaya manusia dan dalam tiga hal ini daerah kita kalah saing.
Sebagai contoh di sektor pertanian dan perkebunan yang menguasai 70 persen ekonomi daerah, hanya dapat menyumbangkan 39 persen pendapatan derah (PDRB). Selama ini daerah hanya mengandalakan pemasukan dari ekspor mentah hasil perkebunan. Setelah era komiditas perkebunan berakhir maka kemiskinan pun terhampar luas.
Ini artinya sektor pertanian kita tidak punya daya saing karena sejak lama pertanian gagal bertransformasi menjadi industri pertanian. Industri turunan juga tidak terbangun dan hanya bisa jual mentah. Meski punya jeruk Lebong yang manis misalnya, tapi pabrik olahannya tak diproduksi daerah.
Infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar distirbusi dan produk pertanian belum memadai, akibanya biaya produksi membengkak. Sektor energi yang menunjang pembangunan kawasan industri dan bisnis juga tidak cukup tersedia.
Sementara berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan angkatan kerja kita yang tidak mengecap sekolah sebanyak 23,6 persen, tamat Sekolah Dasar 23, 9 persen dari total 1,1 juta angkatan kerja di daerah. Sedangkan tenaga kerja lulusan akademi dan perguruan tinggi hanya mencapai 3-5 persen.
Dengan lemahnya sumberdaya manusia maka kita jadi maklum, mengapa orientasi pembangunan lebih banyak ke sektor perkebunan sawit, karena 58 persen sumberdaya tenaga kerja kita dengan skil rendah dan murah digunakan sebagai pemikat investasi.
Kedua, ketiadaan orientasi pembangunan nasional untuk Bengkulu. Terkait kebijakan pembangunan nasional maka dapat dilihat dalam Rancangan Pembangunan Jangkah Menegah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Dalam RPJMN, Bengkulu tidak dimasukkan dalam Pengembangan Kawasan Strategis di Sumatera. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPED) di Aceh, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Sabang dan Batam, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, dan seterusnya.
Untuk Prioritas Kawasan Strategis Nasional Pembangunan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera, Bengkulu juga tidak masuk. Pembangunan Kota Sedang, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, juga tidak masuk daftar. Bengkulu hanya dapat jatah jalan dibeberapa titik dan pembangunan energi.
Dalam lima tahun kedepan, nasional hanya menargetkan pembangunan wilayah Bengkulu seperti wajah Jambi sekarang ini, yakni angka pertumbuhan ekonomi dari 5,8 persen menjadi 7,9 persen, dari 13,4 persen turun ke 8 persen, dan pengangguran 3,4 persen turun ke 3 persen.
Kedua kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh, pertama kita digempur oleh pasar bebas Asean, dan kedua kita “dianak tirikan” Pemerintah Pusat. Pengembangan kawasan strategis ini amat penting bagi pemberdayaan berbasis ekonomi wilayah, tanpa ada dukungan maka muskil bisa mengejar ketertinggalan.
Inilah kaitan antara pesta demokrasi kedepan dengan bahaya yang membayangi kita. Rakyat tidak boleh terlena, apalagi terkotak-kotak, rakyat mesti fokus melihat kembali track record dan kedalaman visi masing-masing kandidat gubernur dan wakilnya. Salah pilih maka kita tetap bertahan sebagai daerah tertinggal di bagian barat Sumatera.
Oleh karena itu, kita bertanya, program apakah yang ingin ditawarkan oleh kedua Calon Gubernur dan Wakilnya: Ridwan Mukti—Rohidin Mersyah dan Sultan Bachtiar Najamudin—Mujiono, untuk membawa Bengkulu melampaui target nasional, karena sejauh ini publik baru mendengar basa-basi politik.
