Ilustrasi. Ratusan warga dari Desa Kalangan, Kecamatan Pedan menggelar aksi tanam pohon pisang di Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) Klaten, kemarin (8/11). (Foto; Radar Solo)[/caption]BENGKULU, PB - Sejak bulan september lalu, warga tiga desa di Kabuapten Bengkulu Tengah (Benteng) masih kukuh dengan sikapnya untuk melakukan boikot pelaksanaan Pilkada serentak 2015.
Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial politik Provinsi Bengkulu, Lamhir Syam Sinaga mengatakan aksi boikot Pilkada adalah hal yang biasa karena menurutnya memilih pemimpin adalah hak bagi warga negara.
"Aksi boikot Pilkada itu tidak masalah, karena cuma hak pilih, jadi kalau ada masyarakat yang tidak nau memilih maka tidak usah diberikan fasilitas untuk memilih saat pencoblosan kelak," ungkapnya.
Sambungnya, pelaksanaan demokrasi itu sukarela dan tidak ada paksaan, kualitas demokrasi diukur dari kemampuan memilih calon kandidat yang berkualitas.
"Tidak ada paksaan, orang boleh saja tidak puas dengan hasil demokrasi tapi jangan emosional, setiap sesuatu harus rasional. Silahkan boikot Pilkada tapi harus tetap menghormati hak orang lain untuk memilih," ungkapnya.
Untuk diketahui, ancaman ini dilakukan akibat kekecewaan warga masyarakat terhadap buruknya jalan di desa mereka. Tiga desa yang dimaksud adalah Desa Kembang Ayun, Pagar Dewa, dan Talang Boseng yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah.
Kepala Desa Kembang Ayun, Saiful mengungkapkan, ada 1500 mata Pilih tiga desa akan memboikot pelaksanaan Pilgub 2015, langkah ini diambil sebab keresahan dan kekecewaan warga desa karena sudah lebih dari 10 tahun jalan di desa mereka tidak kunjung dibangun.
" Warga kami sudah resah, sudah terlalu sering ditipu, jalan di desa kami masih tanah kuning, sudah lebih dari 10 tahun tak kunjung dibangun. Karena itu warga di tiga desa yang berjumlah 1500 mata Pilih akan memboikot Pemilu, sampai tuntutan kami direalisasikan," katanya, Rabu (25/11).
Saiful menambahkan, Suksesi kepemimpinan di Bengkulu melalui pemilu terus digelar tapi nasib orang kecil seperti mereka tetap tidak berubah, kehidupan semakin sulit dan pembangunan juga tidak merata.
" Kami nilai tidak ada gunanya pemilu digelar kalau toh tak juga ada perubahan. Kehidupan kami semakin sulit saja, pembangunan juga tidak merata, hanya pejabat saja yang makin kaya," ketusnya. [MS]
