Helmi HasanBENGKULU, PB – Cuti di luar tanggungan negara yang dilaksanakan oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan berakhir pada tanggal 22 Januari 2016.

Baca juga: Ijin Wali Kota Sesuai Aturan

“Surat perpanjangan cutinya sudah di meja Dirjen Otda Kemendagri (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Marjon.

Ia mengatakan, tidak ada kendala yang berarti dalam perpanjangan izin kali ini. “InsyaAllah besok sudah klir,” ujarnya.

Diketahui, izin ini berawal dari tanggal 20 Oktober 2015 yang lalu. Setelah berakhir pada sekira tanggal 5 Oktober 2015 kemarin, Wali Kota kembali mengajukan perpanjangan untuk kali kedua. Marjon memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab pemerintahan telah diberikan kepada Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda.

“Tidak ada kerja yang terhambat. Semua berjalan sebagaimana biasa. APBD nanti tetap akan diteken oleh Wakil Wali Kota selaku pemegang mandat,” jelas Marjon.

DPRD Kota Bengkulu tidak mempersoalkan izin tersebut. Misalnya diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Maghdaliansi, pihaknya menghormati hak untuk cuti di luar tanggungan negara yang ditempuh oleh Helmi.

Sebagaimana dirilis 23 Agustus 2015 yang lalu oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, pemerintah saat ini tengah menggodok peraturan mengenai gubernur, bupati dan walikota yang meninggalkan daerahnya tanpa izin.

Nantinya, kepala daerah bisa dikenai sanksi hingga dipecat dari jabatannya, jika payung hukum tersebut telah disahkan. Jeda waktu yang diperkenankan hanya sepekan. Bila tanpa laporan, kecuali sakit dan harus dirawat di luar, maka kepala daerah tersebut bisa diberhentikan. [Revolusionanda]