IST/Sudirman Said[/caption]JAKARTA, PB - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan dana ketahanan energi yang ditarik dari rakyat akan digunakan sebagian untuk membayar utang. Selain itu, pungutan tersebut juga rencananya akan digunakan untuk membantu daerah yang belum menikmati listrik.
"Ini kan bagian iuran gitu. Jangan lupa sebagian untuk bayar utang karena sudah murah selama ini dan sebagian bantu saudara kita di 2.517 desa yang belum kebagian listrik," demikian disampaikan Sudirman Said, di Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Mantan Direktur PT Pindad ini membantah bila penarikan dana yang per tahun mencapai Rp15-16 triliun itu tidak bisa dilakukan. Karena ada banyak opsi yang bisa diambil oleh pemerintah.
"Ada opsinya banyak kok. Koperasi APBN bisa penyisihan kan sebetulnya, ujungnya ke konsumen juga," ujarnya.
Ia pun menanggapi santai sembari berterimakasih dengan banyaknya kritikan atas kebijakan yang mulai diterapkan 5 Januari 2016 itu. "Kita sedang terus mendengar dari berbagai pihak, tentu dengan mengkaji apa yang terbaik. Yang beri pendapat kan banyak, bukan cuma Menteri ESDM," ucapnya.
Dia pun keukeh jika dasar hukum atas policy-nya itu adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 dan PP Nomor 79 tahun 2014. Bahkan, ia menegaskan aturan dari kebijakan ini akan segera keluar. Meski ia belum tahu Kepres atau Perpres yang mengatur tentang pungutan tersebut.
"Kita harus konsultasi dengan Setneg," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan kebijakan dana ketahanan energi sebesar Rp200 untuk masyarakat yang membeli satu liter premium dan Rp300 untuk satu liter solar.
Dengan adanya dana ini, maka harga premium yang dipatok Rp 6.950/liter akan ditambah Rp200 atau menjadi Rp 7.150/liternya. Sementara harga solar yang seharusnya Rp 5.650/liter akan menjadi Rp 5.950/ liter. [Gara Panitra]
