13JAKARTA, PB – Fenomena tumbuhnya transportasi online atau ojek modern di tanah air ternyata tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI secara resmi telah melarang angkutan online tersebut.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan perusahaan angkutan umum roda dua seperti Go Jek, Grab Taxi, Grabbike, Lady Jek, Blue Jek dan sebagainya, yang beroperasi sebagai angkutan umum tidak memenuhi standar perusahaan angkutan dan jasa keamanan.

“Kalau apliksinya yang dikembangkan, silahkan. Karena pemerintah sendiri terus mendorong smart application. Tapi yang diatur pemerintah adalah sarananya, dalam hal ini sepeda motor sebagai alat transportasi umum,” ujar Djoko saat acara Coffee Morning dengan tema Pemanfaatan Layanan Transportasi Menggunakan Aplikasi Internet di kantor Kemenhub, belum lama ini.

Selama ini Go Jek, Grab Bike, Grab Bike, Grabtaxi, Blue Jek mengklaim sebagai perusahaan online aplikasi transportasi. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan (Pasal 141 UU No. 22 Tahun 2009).

Pemerintah Pusat mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi umum sesuai dengan Pasal 139 UU No. 22 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota, antar provinsi serta lintas batas negara.

Djoko bahkan mengkritisi kebijakan kepala daerah. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, karena menurutnya Pasal 139 sering terabaikan.

“Di daerah, masih banyak anak-anak ke sekolah harus berjalan kaki berkilo meter. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten. Akibat ketidakpahaman ini membuat masyarakat melengkapi dirinya dengan kendaraan pribadi seperti sepeda motor,” terangnya.

Meskipun menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi umum jelas-jelas melanggar Undang-Undang, namun dilapangan sampai saat ini belum dilakukan penindakan secara tegas oleh penegak hukum.

Tanggapan berbeda

Dalam acara Coffee Morning tersebut hadir pihak Organda, YLKI, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Bambang, komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengatakan, pemerintah jangan hanya melarang, tapi harus bisa mengatur dan membina, supaya tidak melanggar hukum dan unsur perlindungan konsumen tetap terlindungi, khususnya dalam keselamatan.

Nining dari Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) mengatakan, masyarakat membutuhkan sarana yang cepat dan murah. Sementara itu hingga saat ini Organda sebagai organisasi perusahaan transportasi tidak menyelesaikan masalah.

Melihat fenomena yang ada, lanjut Nining, pemerintah harus melakukan penyesuaian. “Kalau perlu UU-nya diamandemen untuk menyesuaikan kekinian” kata Nining.

Menurutnya ojek sudah ada sejak belasan tahun lalu dilegalkan sebagai alat transportasi umum, tapi diatur lintas operasionalnya, misalnya hanya di kawasan perumahan, gang-gang di kawasan perkotaan. Bila masuk ke jalur protokol, aparat harus menindak tegas.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya tidak menentang kebijakan tersebut. Namun ia menilai bahwa usaha ojek online bukanlah “pekerjaan haram”. “Saya sebagai gubernur harus taat kepada surat menteri,” kata Ahok di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (18/12/2015).

Kendati tak menentang, secara pribadi Ahok mengakui banyak manfaat dari ojek berbasis aplikasi. Terlebih, selama ini ojek pangkalan sudah banyak berseliweran di tiap sudut Ibu Kota dan tidak bisa ditindak. “Masalahnya hanya kendaraan saja. Faktanya ada ojek pangkalan. Kita tidak bisa melarangan warga yang menggunakan ojek,” ujarnya.

Menurut Ahok, masalah mendasar ojek online adalah perizinan dan standar keamanan. Dia bilang, yang penting pengemudi tidak melanggar aturan dan mengedepankan keselamatan berkendara. “Yang penting ojek jangan melanggar aturan dan pakai helm. Sekarang banyak yang tertolong dengan ojek. Kami ikuti aturan kemenhub, kami akan menindak semua yang salah. Itu saja sih,” kata dia.

Pengangguran baru

Menaggapi Surat Pemberitahuan Kemenhub RI Nomor UM.3012/1/21/phb/2015 tentang pelarangan ojek online tersebut mendapat kritikan dari pengendara Go-Jek.

“Sebelum ada solusi pekerjaan dari pemerintah sebaiknya keputusan itu jangan dulu diberlakukan, karena G-Jek ini memberikan pekerjaan dan penghasilan buat kami yang kecil,” kata pengendara Go-Jek Thamri asal Kampung Melayu, Jakarta.

Surat keputusan itu diteken langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015 tersebut dinilai telah mematikan transportasi alternatif. Lebih lanjut Thamri mengatakan Go-Jek dan sejenisnya lahir bukan untuk mematikan transportasi massal, tetapi hanya sebagai alternatif sementara.

Jika program ini diterapkan dapat dipastikan sebanyak 30 ribu pengendara Go-Jek dan 13.000 pengojek GraBike yang beroperasi di Jakarta saja akan kehilangan pekerjaan.

Selain itu, bisnis pendukung yang tumbuh dari berkembangnya ojek online tersebut turut terdampak, seperti produsen dan distributor jaket, helm, telpon selular, dan juga sepeda motor. Pemerintah diminta untuk memikirkan kembali solusi bagi mereka yang terkena dampak kebijakan pelarangan tersebut. [RPHS]