BENGKULU, PB - Pemerintah Kota (Pemkot) diminta untuk tidak menanggapi serius desakan-desakan kelompok yang mempertanyakan keberadaan Wali Kota Helmi Hasan. Menurutnya, selama roda pemerintahan tetap berjalan baik, warga kota tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan."Kami sebagai penerima manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota merasa risih dengan adanya provokasi dari segelintir oknum yang mengatasnamakan rakyat. Kami minta baik unsur eksekutif maupun unsur legislatif Pemerintah Kota tidak menanggapinya dengan serius. Jangan hiraukan mereka," kata Koordinator Masyarakat Kota Bengkulu Bersatu (MKBB), Budi Agustinus, Kamis (31/12/2015).
Alih-alih memberikan respon atas desakan segelintir kelompok tersebut, lanjutnya, MKBB mendesak agar pemerintah tetap fokus dalam merealisasikan janji-janji politik yang dikampayekan Helmi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota bersama Patriana Sosialinda sebagai Wakil Wali Kota pada tahun 2012 silam.
"Helmi-Linda belum melunasi semua janji-janji politiknya saat kampanye. Jalan-jalan mulus memang sudah mulai terasa, tapi utang Samisake ke rakyat masih banyak. Kami minta agar janji-janji itu segera dilaksanakan dengan konsisten dan konsekwen. Abaikan provokasi," tandasnya.
Apakah MKBB akan melakukan aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan massa sebagaimana yang pernah mereka lakukan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Wito untuk menekan provokasi tersebut?
"Kita tidak memandangnya sesempit itu. Kami tidak mau menambah keruh suasana. Apalagi Pemkot sudah menunjukkan mereka mampu meraih banyak penghargaan nasional seperti kota sehat, udara terbersih, manajemen kelurahan paling inovatif dan lain-lain. Kalau kita sama rusuhnya dengan mereka, berarti kita tidak lebih baik," tekannya.
Senada disampaikan Gusti Ramadhan, aktifis Masyarakat Cinta Bengkulu (MCB). Ia memastikan, tidak banyak warga kota yang resah dengan ketiadaan Helmi Hasan sebagai Wali Kota selagi Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
"Setelah kami mendatangi beberapa komunitas masyarakat, keluhan yang banyak disampaikan adalah mengenai kondisi Pantai Panjang yang belum terawat dengan baik, masuknya ritel besar yang mengancam keberadaan warung-warung kecil, masalah biaya pendidikan, ancaman banjir dan masih adanya jalan yang rusak. Tidak ada yang menanyakan dimana Helmi," demikian Gusti. [RR]
