IST/Petugas SPBU[/caption]JAKARTA, PB - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, rumusan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (ron 88) tidak jelas. Ironisnya, harga bensin (Premium) lebih mahal daripada bensin yang ada di Malaysia.
"Yang juga jadi pertanyaan mendasar, mengapa ada pungutan dana ketahanan energi dalam menetapkan harga BBM. Dasar hukum untuk itu sangat tidak memadai," jelasnya.
Menurutnya, UU No.30/2007 dan PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, belum bisa dijadikan landasan pungutan dana ketahanan energi. Pasalnya, kedua beleid tertsebut belum spesifik mengatur dana ketahanan energi.
"Dapat dikatakan pungutan ini tidak jelas, karena bukan pajak, bukan pula PNBM," ujar Politisi Gerindra ini.
Seperti diketahui, pemerintah lewat Menteri ESDM Sudirman Said, telah merilis harga baru BBM yang berlaku pada 5 Januari 2016. Harga premium dipatok Rp 6.950/liter plus pungutan dana ketahanan energi Rp200. Artinya, BBM RON 98 tersebut akan dihargai Rp 7.150/liternya.
Sementara harga solar dipatok Rp 5.650/liter plus dana ketahanan energi Rp 300, menjadi Rp 5.950/ liter. Penetapan harga BBM seperti ini, kata Heri, tidak konsisten dan seperti menutupi sesuatu dibalik semua skenario tersebut.
"Saat ini, harga minyak mentah terus turun hingga menyentuh USD 37 per barrel. Namun, harga BBM masih tetap mahal. Mestinya dengan situasi seperti itu, oleh sejumlah pengamat, harga BBM bisa di bawah Rp 5.000 per liter," jelasnya.
Dia pun menuding pemerintah sengaja melakukan liberalisasi atau melepas kebijakan energi kepada mekanisme pasar seperti sekarang. Padahal hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33.
"Jangan sampai publik akan terus curiga bahwa jangan-jangan pemerintah hanya cari untung besar dari rakyatnya," pungkasnya. [Gara Panitra]
