Kenaikan-Pangkat-PNS-210414-sis-3
Ist/antrian PNS yang melengkapi daftar kenaikan pangkat.

BENGKULU, PB –  Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menetapkan gaji 14 untuk PNS di lingkungan itu, banyak pengawai daerah ingin hijrah ke Pemprov. Mereka ingin pindah karena terpengaruh besarnya tunjangan PNS yang bisa melebihi Rp 3 juta per tahun, plus tunjangan lainnya.

Ratusan PNS di kabupaten pindah ke Pemda Provinsi. Hal tersebut membuat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Pemprov Bengkulu, Sumardi menyesalkan langkah yang dilakukan para abdi negara.

Jumlah PNS yang pindahan ke Pemprov Bengkulu mencapai 178 orang terhitung sejak bulan Juni hingga November 2015 ini. Sumardi beralasan hal tersebut menambah berat beban keuangan daerah.

“Hanya dalam waktu 6 bulan ada 178 orang PNS yang masuk, dimana tempat duduknya, kan kita jadi susah, ini sangat memberatkan keuangan daerah,” kata Sumardi belum lama ini.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Bengkulu disayangkan tidak lagi membatasi masuknya PNS dari daerah ke Pemprov Bengkulu, padahal kenyataannya justru menjadi masalah bagi pemerintah.

“Dari 178 PNS yang pindahan, jika di rata-ratakan anggaran yang dihabiskan butuh Rp 6,9 miliar setiap tahun buat gajinya. Padahal PNS Pemprov yang sudah ada juga perlu dana,” keluh Sumardi.

Jika tidak di soroti, saat ini mungkin tambahan pegawai ke Pemprov Bengkulu akan membludak. Sumardi bahkan mengeluhkan hingga saat ini masih banyak PNS yang tidak sesuai penempatan karena sudah berlebih, bahkan ada yang tidak mendapatkan meja kerja.

“Di meja saya saja sudah ada sekitar 50 usulan lagi yang tertahan, tapi kalau saya lagi tidak ada, ini tetap lewat saja,” lanjutnya.

Seharusnya BKD itu menerima orang sesuai dengan kebutuhannya. “Kalau sudah seperti ini, bisa dikategorikan tidak wajar lagi, kita belum tahu apakah akan dikembalikan ke daerah,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi terkait dengan isi adanya pungutan kepada PNS yang masuk ke Pemprov sebesar Rp 15 juta, Sumardi tidak bisa memastikan.

“Kita tidak pernah memungut, kalau memang ada itu ilegal, coba tanya saja sama Badaruzaman atau Evy (pegawai BKD-red) yang mengurusinya,” ujar Sumardi yang memberi petunjuk.

Yang jelas, kata dia, hal inilah yang menurutnya membuat usulan belanja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu menjadi membengkak dan menjadi pertanyaan legilslatif. “Kondisi seperti ini sudah dipertanyakan oleh DPRD,” tutupnya. [MS]