BENGKULU, PB - Guna meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu menggelar sosialisasi dan evaluasi kepada perwakilan unit pemerintahan terkecil seperti Ketua RT dan RW yang menyebar di Kecamatan Gading Cempaka, Kampung Melayu, Singaran Pati dan Selebar, Senin (28/12/2015).Kepala Bidang Pendapatan II pada DPPKA Kota Bengkulu, Tri Oktarianto, menuturkan, dihadapan Ketua RT dan RW, pihaknya memberitahukan segala sesuatu yang berkaitan dengan PBB, baik dari segi potensi, pendapatan dan capaian. Sosialisasi dan evaluasi penerimaan PBB yang digelar di Kantor Kecamatan Gading Cempaka ini merupakan kegiatan yang pertama.
"Besok akan kita gelar di Kantor Kecamatan Teluk Segara untuk empat kecamatan lainnya yang ada disekitar kawasan tersebut. Segala hal yang berkaitan dengan PBB yang tertuang dalam aturan kita sosialisasikan secara jelas, agar seluruh aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat ikut serta menyadarkan pentingnya pajak mereka untuk menunjang pembangunan," katanya.
Pada tahun 2016 mendatang, lanjut pria yang dikenal sangat paham dengan seluk beluk ekonomi dan keuangan ini, Ketua RT dan RW akan dilibatkan secara aktif dalam melakukan pendataan ulang. Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya keluhan dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa data PBB mereka sudah tidak lagi otentik.
"Ke depan kita juga akan bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Jadi data-data kita dan BPN kita cocokkan dilihat dari citra satelit. Dulu banyak data yang rancu merupakan hal yang wajar. Karena waktu dikelola KPP Pratama mereka hanya punya lima petugas untuk memverifikasi data di seluruh provinsi. Pendataannya manual. Tapi dalam tiga tahun ini masalah pendataan ini insyaAllah akan kita bereskan," ujarnya.
Kepala Camat Gading Cempaka, Khairul Saleh, menilai, sosialisasi dan evaluasi ini menjawab semua keluhan tentang persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait PBB. Ia menjelaskan, selama ini masyarakat banyak yang mengeluhkan adanya objek pajak yang tidak terdata, objek kecil pajak besar, objek besar pajak kecil dan lain sebagainya.
"Ke depan kita berharap ada stimulan untuk Ketua RT dan RW yang berpartisipasi aktif dan berhasil dalam meningkatkan pendapatan PBB. Kalau tidak ada bisa jadi mereka lemes dalam bertugas. Apalagi mereka selama ini dikenal sebagai ujung tombak. Dan kami bersyukur usulan ini akan diakomodir di masa yang akan datang," tuturnya.
Muhammad Yamin, Ketua RT 17 Kelurahan Kandang Mas, mengatakan, ia menyambut baik adanya sosialisasi dan evaluasi PBB ini. Menurutnya, sosialisasi dan evaluasi ini akan memudahkannya untuk menjalankan tugas-tugas. Ia tak menampik banyaknya data PBB yang salah yang saat ini bahkan masih ia simpan.
"Ke depan kami juga berharap adanya kemudahan dalam melakukan pengurusan. Kami juga ingin ke depan target PBB yang mencapai Rp 9 miliar juga tercapai. Semoga usaha kita untuk memajukan Kota Bengkulu dapat dimudahkan oleh Tuhan," demikian Yamin. [RN]
