IST/Indomaret Bengkulu[/caption]BENGKULU, PB - Kehadiran ritel modern seperti Indomaret dan sejenisnya dikhawatirkan menimbulkan dampak kehancuran terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu. Hanya saja, belum ada penelitian resmi mengenai hal ini.
Baca juga: Kemendagri Sarankan Dewan Surati Pemerintah Kota dan Indomaret Hentikan Pembangunan Gerai serta Nyawa Usaha Rakyat Terancam
"Ada data yang disajikan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat bahwa ketika dia hadir sekian, maka warung usaha yang akan mati sekian. Tapi itu baru wacana umum. Bukan penelitian resmi. Secara kasat mata justru merasa ada banyak yang diuntungkan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Erwan Syafrial, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kehadiran Mega Mall Bengkulu dan Pasar Tradisional Modern (PTM) serta Bengkulu Indah Mall (BIM) justru mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. Ia mencontohkan kawasan Penurunan. Menurutnya, kehadiran BIM di kawasan Penurunan telah menggairahkan perekonomian di kawasan ini.
"Coba aja mampir ke Penurunan. Sejak ada BIM, ada banyak toko-toko milik rakyat yang tumbuh subur seperti toko mini, distro, salon dan lain-lain. Bentuknya pun menarik-menarik. Terbaru ada Hotel Amaris. Belum tentu kalau ada BIM ekonomi rakyat bisa bergairah seperti itu," paparnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas Setda Kota, Salahuddin Yahya, berujar, Pemerintah Kota bukan tidak memberikan penindakan atas dibukanya gerai-gerai Indomaret tanpa izin resmi. Ditegaskannya, dalam surat yang mereka layangkan, teguran itu secara jelas menyatakan agar Indomaret tidak terlebih dahulu membuka gerainya.
"Tapi ada juga aspirasi yang menyampaikan setuju dengan adanya Indomaret kepada kami. Misalnya tentang ratusan tenaga kerja yang sudah bekerja disitu. Karena ini menyangkut banyak nyawa, kita akan kaji masalah ini secara teliti. Kita tidak bisa mengambil tindakan tanpa data yang pasti," jelasnya.
Agar data pasti itu dapat diperoleh, sambung pria yang akrab disapa Daeng ini, pihaknya akan mengundang pihak perguruan tinggi untuk ikut serta mengkaji. Meski Indomaret banyak ditolak, tambahnya, faktanya banyak masyarakat yang berbelanja ke Indomaret.
"Pemerintah Kota tidak bisa mengambil tindakan kalau tidak berbasis data yang pasti. Kalau misal menganggu keberadaan UMKM, seberapa besar pengaruhnya? Belum ada yang bisa memberikan klarifikasi," demikian Daeng. [RN]
