IST/Aksi tolak Gafatar di Aceh[/caption]BENGKULU, PB- Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah menjadi perhatian serius dari pemerintah akibat banyaknya laporan korban hilang karena ikut dalam aliran Ormas yang mengatasnamakan Islam tersebut. Baca juga: Pemerintah Kaji Revisi UU Terorisme.
Menteri Dalam Negeri, Djahjo Kumolo mengatakan hal tersebut disela kunjungannya ke Provinsi Bengkulu. Urusan kepercayaan aliran merupakan tugas dari Jaksa Agung untuk menyelidiki dan memutuskan apakah Ormas masuk dalam kategori sesat atau sebaliknya. Namun menurutnya Ormas Gafatar sudah masuk sebagai Ormas yang meresahkan masyarakat.
"Untuk penyelidikan Ormas Gafatar itu sudah sepenuhnya kita serahkan kepada Jaksa Agung, urusan apakah masuk sebagai aliran sesat atau tidak itu sudah menjadi kewenangan Kejaksaan, ketika ada yang bertanya apakah Ormas Gafatar organisasi terlarang ? tentu belum, karena masih dalam penyelidikan oleh Jaksa Agung Muda Intel," kata Tjahjo saat Jumpa Pers di Gedung Daerah, Kota Bengkulu, Selasa (21/01/2016).
Ormas Gafatar sampai hari ini belum terdaftar sebagai organisasi yang resmi di Kemendagri, tetapi Ormas ini terus menggelar kegiatan-kegiatan di daerah-daerah.
"Kalau dikemendagri pada prinsipnya Ormas Gafatar belum terdaftar, walaupun dibeberapa daerah seperti Bengkulu dan Jambi mereka selalu mengajukan izin kegiatan seperti Bakti sosial. Ormas Gafatar perkembangannya sekarang cukup luas, korbannya sudah banyak ada yang hilang, ada yang mengaku atas kesadaran sendiri ada juga yang sampai ke Kalimantan Barat," Jelas Djahjo.
Tjahjo mengharapkan Orang-orang eks Ormas Gafatar tidak perlu dikucilkan tapi harusnya mendapatkan pembinaan sehingga mereka bisa diterima ditengah-tengah masyarakat.
"Nanti Kesbangpol juga bisa membina orang eks Ormas Gafatar, yang terpenting apakah mereka bisa kembali ketempat asal? Bagaimana tempat tinggal mereka? Jadi kita tidak ingin ada perpecahan. Bagaimanapun mereka harus kita bina," tutupnya. [MS]
