Pedoman Bengkulu, NelayanBENGKULU, PB- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat angka kemiskinan di Bengkulu masih bercokol di atas rata-rata nasional dengan jumlah 322.830 ribu orang atau  setara dengan 17,16 persen.

Baca juga: Kemiskinan Bengkulu Naik dan Tekan Angka Kemiskinan, Bappeda Andalkan Program Sosial

Tingginya angka kemiskinan ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berorientasi pada peningkatan kesejahtraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan pengamat Sosial Politik Provinsi Bengkulu, Azhar Marwan.

“Kalau kita lihat angka kemiskinan yang tinggi di Bengkulu bisa mencerminkan kinerja pemerintahan daerah yang tidak berbasis persoalan daerah, kalau kemiskinan bertambah itu ibarat kita punya penyakit yang terus bertambah parah, atau bisa saja obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit itu yang tepat,” katanya kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (12/01/2016).

Pemerintah mesti fokus dan bekerja keras untuk mengurangi angka kemiskinan di Bengkulu dengan menggunakan basis data dan basisi potensi terhadap kontong-kantong kemiskinan diseluruh wilayah Bengkulu.

“Pemerintah harusnya bisa memetakan kantong-kantong atau komunitas yang angka kemiskinannya tertinggi di Bengkulu, bisa saja dari petani, nelayan atau buruh, setelah diidentifikasi barulah pemerintah membuat kebijakan atau program yang ditujukan bagi kesejahtraan taraf hidup masyarakat yang berdaya dan kuat bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Dengan postur APBD yang tidak berimbang itu, tambahnya, belanja pegawai jadi lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Karena itu, Pemerintah harusnya bisa lebih kreatif saat menggunakan dana APBD untuk program kemiskinan.

“Postur APBD kita yang tidak berimbang, besarlah belanja pegawai daripada belanja pembangunan. Makanya harus dibuat program pengentasan kemiskinan itu, tapi harus punya datanya,” serunya.

Ia mencontohkan, jika kategori petani maka mesti jelas profesi pertaniannya? Sehingga program-program yang tertuju kesitu jadi jelas.

“Banyak bantuan langsung dari pemerintah yang tidak mengobati persoalan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Yang mesti dilakukan adalah bagaimana membuat orang yang tidak punya kebun jadi punya kebun, yang tidak berpenghasilan bisa punya penghasilan dan yang belum bekerja bisa mendapatkan lapangan pekerjaan,” tutupnya. [MS]