Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Mendagri: Kita Tiru Sistem Politik Tiongkok

[caption id="attachment_12231" align="alignleft" width="300"]Hms/Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberikan pandang diacara peresmian gedung Satpol PP di Kota Bengkulu HMS/Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat peresmian gedung Satpol PP di Kota Bengkulu[/caption]

BENGKULU, PB - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo bersikap pismis dengan sistem politik di Indonesia. Ia sempat menjelaskan bahwa sistem politik yang terbangun di Indonesia dinilai masih lemah karena sistemnya tidak menggunakan sistem karir dan berjenjang dalam menentukan pemimpin.

Mendagri ingin situasi politik di Indonesia bisa mencontoh negara maju seperti Tiongkok yang dinilainya telah berhasil membangun sistem sosial dan politik yang solid dan kuat.

"Soal Sospol kita ingin meniru tiongkok, kalau negara kecil kita tiru Singapura karena partai politiknya sudah solid, kontrol pengurus pusat sampai pada pengurus yng paling bawah satu komando tegak lurus. Kalau di kita masih sangat lemah karena partainya ribut terus kayak Golkar dan PPP," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Bengkulu belum lama ini.

Saat ini yang terpenting menurutnya adalah menjaga stabilitas nasional. "Dalam memahami persoalan sosial dan politik saya ingin seperti dulu dalam konteks yang lebih tertib, makanya setelah saya menjabat Dirjen Kesbangpol saya ubah menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan," tuturnya.

Sistem politik berjenjang itu maksudnya harus ada jenjang karir bagi setiap orang yang ingin menjabat sebagai kepala daerah, tidak boleh hanya karena ada uang dan relasi politik orang bisa langsung menjadi Kepala Daerah.

"Sekarang ini kita ingin seperti dulu, Jaman dulu orang jadi Gubernur dan walikota itu berjenjang, kalau dia PNS minimal dia sudah asisten, kepala dinas atau Sekda setelah itu baru dipilih oleh DPRD," ujarnya.

Tambahnya, partai politik harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap rekrutmen Kepala Daerah sebab menurutnya tugas parpol adalah untuk mempersiapkan pemimpin Bangsa.

"Rekrutmen Kepala Daerah harus jadi tanggung jawab partai politik, tugas partai politik kan jelas mempersiapkan anggota DPRD, DPR RI, mempersiapkan Calon Presiden, Gubenur, Walikota/Bupati disamping fungsi politik lainnya," jelasnya. [MS]