BENGKULU, PB - Pemerintah Kota Bengkulu tengah menyiapkan Perusahan Daerah Ratu Agung Niaga (PD RAN) sebagai pengelola bengkel otomotif. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perniagaan ini.Baca juga: MEA, Pemda Harus Mampu Berkompetisi
"Kalau PD RAN ini bisa kembali berjalan normal, usahanya kita usulkan untuk mengurus perbengkelan yang kita miliki. Kalau perusahaannya mampu kenapa tidak mereka yang akan merawat seluruh mobil-mobil dinas yang kita miliki," kata Sekretaris Daerah (Sesda) Kota Bengkulu, Marjon, Jum'at (29/1/2016).
Namun sebelum menjalankan usaha perbengkelan tersebut, lanjut Marjon, Pemerintah Kota akan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan audit terhadap perusahaan yang didirikan sejak era mantan Wali Kota Ahmad Kanedi itu.
"Masih kita bahas model penangannya seperti apa. Terutama mengenai aset-aset milik perusahaan. Anggaran untuk membangun bengkelnya sendiri belum kita siapkan tahun ini. Rancangannya masih kita susun," ujarnya.
Marjon mengungkapkan, usaha perbengkelan ini diharapkan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, selama ini Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk merawat kendaraan-kendaraan dinas yang dimilikinya.
"Anggaran perawatan mobil kita ada. Tapi kalau bengkel ini nanti ada, kita bisa dapat pendapatan yang besar bukan hanya dari kendaraan dinas, tapi dari kendaraan-kendaraan lain yang kita harapkan juga memperbaiki mobilnya dengan kita melalui pengelolaan yang profesional," tutur Marjon.
Mengenai masalah keberadaan Direktur Utama PD RAN Diansyah Putra yang hingga saat ini belum jelas keberadaannya, Marjon belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia mengungkapkan, masalah ini terlebih dahulu akan dikoordinasikan dengan jajarannya.
"Masalah pejabatnya kita koordinasikan dulu bagaimana penanganannya. Yang jelas rekrutmennya bukan dengan sistem lelang. Nanti kita bahas lebih jauh dengan Asisten Setda Kota," demikian Marjon.
Perbengkelan milik Pemerintah Kota telah digagas Wali Kota Helmi Hasan sejak 2014 silam. Dengan adanya bengkel ini, Helmi berharap dapat menampung seluruh tenaga kerja lulusan SMK yang belum memiliki akses pekerjaan di perusahaan atau permodalan untuk membuka bengkel sendiri.
Dengan adanya BUMD baru ini, Helmi berupaya agar dapat mencari sumber-sumber PAD yang baru dengan memanfaatkan sejumlah aset yang telah ada. Dengan demikian, Pemerintah Kota dapat secara mandiri menyediakan anggaran bagi kebutuhan pembangunan.
Sebab, selama ini, anggaran pembangunan Pemerintah Kota sangat bergantung dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. "PAD yang membebankan masyarakat sudah ketinggalan zaman, pemerintah harus kreatif dalam mencari PAD," kata Helmi saat itu. [RN]
