[caption id="attachment_12201" align="alignleft" width="300"] Krisis air bersih dialami warga Karang Indah[/caption]
BENGKULU, PB - Seluruh pejabat Pemerintah Kota Bengkulu dievaluasi. Setiap dinas dan instansi diminta agar menuntaskan apa yang belum bisa teratasi oleh Pemerintah Kota selama bertahun-tahun. Evaluasi ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sesda) Kota, Marjon.
"Kita sudah menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi awal tahun mengenai rencana-rencana kerja tahun ini. Semua kepala lembaga kita undang. Kita petakan dimana letak kekurangan kita selama ini dan bagaimana cara mengatasinya," kata Marjon, Jum'at (22/1/2016).
Ia menjelaskan, seluruh pejabat Pemerintah Kota diharapkan dapat mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh rakyat. Ia berharap, koordinasi dan evaluasi dapat membuat setiap aparatur yang ada di bawahnya dapat arif dan bijak dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
"Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) telah menyampaikan apa yang belum tuntas kita kerjakan pada tahun kemarin. Mungkin sudah pernah kita coba atasi. Tapi belum sempurna. Ini harus diatasi. Agar kesinambungan pemerintah itu berjalan. Jangan ada yang terputus," tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M Sofyan, berujar, permasalahan yang belum teratasi salah satunya adalah rendahnya pendapatan Pemerintah Kota pada bidang retribusi.
"Hampir 50 persen retribusi kita tidak tercapai. Parkir, pasar, sampah, banyak yang belum sesuai dengan target. Permasalahannya ini ada pada instansi masing-masing. Dan ini menjadi catatan khusus bagi kami," katanya.
Ia memaparkan, kepada instansi bersangkutan telah diberikan kiat-kiat khusus agar dapat mampu mencapai target-target retribusi tersebut. Ia menegaskan, target-target pendapatan yang ditetapkan bagi tiap-tiap instansi telah diperhitungkan secara seksama.
"Kita sudah memberikan masukan agar ada reward dan punishment. Karena memang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Banyak potensi yang sebenarnya cukup banyak kita miliki tapi harus kita turunkan karena kurangnya greget instansi yang bersangkutan," demikian Sofyan. [RN]