1BENGKULU, PB– Pada umumnya, pemilihan Ketua DPD atau DPW di tingkat Provinsi serta DPC di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan dalam partai secara langsung baik melalui Konfrensi Cabang atau juga Musyawarah Daerah (Musdah). Namun berbeda dengan partai berlambang rotasi biru, di Partai Nasdem ditentukan oleh pengurus pusat langsung.

“Proses pengusulannya kita lakukan secara terbuka, baik pimpinan tingkat I maupun tingkat II, dan semuanya murni hak progreatif Dewan pimpinan Pusat (DPP), jadi bukan dipilih oleh kader,” kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Provinsi Bengkulu Edi Sunandar kepada Pedoman Bengkulu.

Edi Sunandar mengungkapkan jika partai tersebut memiliki program “Indonesia Memanggil”. Dalam program itu, siapapun kader maupun pengurus Partai Nasdem berpeluang untuk mengajukan diri menjadi calon pimpinan Nasdem, baik pimpinan DPD maupun DPW, dan siapa yang ditetapkan menjadi ketua DPD maupun DPW nantinya, itu adalah hak prerogatif pusat untuk memutuskannya.

“Kita tidak tahu siapa yang akan jadi Ketua DPW,” ungkap Edi Sunandar saat ditemui diruangan komisi III DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam program Indonesia Memanggil, DPP akan membuka atau memberikan kesempatan kader yang berada satu tingkat dibawah mengajukan diri. Misal, Sekretaris DPD mau menjadi ketua DPD, kemudian Ketua DPD mau menjadi ketua DPW atau Sekretaris DPW mau maju menjadi ketua maka hal itu dibolehkan.

“Dalam prosedurnya mereka akan mengisi formulir yang dibuka secara resmi lewat website DPP Nasdem. Namun tentu selain mengisi formulir secara online, juga ada indikator penilaian lainnya oleh DPP Nasdem dalam menunjuk pimpinan DPD maupun DPW Nasdem nantinya,” beber dia.

Selain itu, sambung pria yang juga masih menjabat sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang itu, nantinya pihak DPP Nasdem juga melihat atau mengevaluasi kinerja pengurus partai selama menjabat.

“Ukurannya keberhasilan memimpin Partai Nasdem selama ini, baik dalam pemilu legislatif ataupun Pilpres serta Pilkada serentak yang lalu. Dan hak prerogatif tetap ditangan DPP Nasdem untuk menunjuk pemimpin daerah. Hal itu dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak baik dalam memilih pengurus serta pemimpin, dengan demikian, maka tidak ada peluang terjadi money politic dalam pemilihan,” tutupnya. [MS]