Baca juga: Langgar Permendagri, Tata Kelola Keuangan Pemprov Dinilai Amburadul dan Kinerja Birokrasi Pemprov Dinilai Lamban
"Anggaran APBD itu harus diumumkan ke publik agar bisa diawasi. Kami akan menyiapkan tata kelola anggaran yang berbasis online supaya pengawasan anggran bisa dilakukan bersama secara transparan," kata Penjabat Gubernur Bengkulu, Suhajar Diantoro, Selasa (26/01/2016).
Suhajar menyebut beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan sistem anggaran yang berbasis online dan terbukti lebih efektif untuk mewujudkan demokratisasi tata kelola pemerintahan.
"Kita akan kerjakan bertahap, sebab butuh IT dan SDM yang cukup dan berkualitas, cepat atau lambat kita akan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan," ucapnya.
Hal itu disampaikan Suhajar saat menyampaikan jawabannya terhadap pandangan fraksi dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu terkait usulan Raperda Pokok-Pokok keuangan.
Dalam kesempatan itu, suhajar juga mengungkapkan kesiapannnya untuk menetapkan sistem akrual basis untuk perbaikan sistem keuangan daerah. "Pemerintah dalam hal ini eksekutif harus dan akan lebih teliti dalam pelaporan keuangan, walaupun lebih njelimet tapi akan membuat keuangan darah lebih terawasi dengan baik," tutupnya. [MS]
