IST - Seorang kakek memilih mengumpulkan barang bekas di Mapolres Bengkulu ketimbang mengemis untuk bertahan hidup. Foto ini diambil 16 juli 2015.BENGKULU, PB – Sejak kasus dana bantuan sosial (bansos) tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu tak menghentikan komitmennya untuk memberikan uluran tangan kepada kaum miskin. Misalnya yang dilakukan pada tanggal 5 April 2015 silam. Warga kota yang kurang mampu mendapatkan dana zakat yang sumbernya dikumpulkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bengkulu.

Dana itu dihimpun melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Mantan Pelaksanatugas Sekretaris Kota (Sekkot) Bengkulu, Drs H Fachruddin Siregar MM, saat itu mengatakan, pemberian bantuan kepada warga miskin merupakan bentuk manifestasi dari program Bengkuluku Peduli.

Saat itu, bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu. Misalnya janda tua atau orang miskin yang tinggal sebatang kara. Bantuan diberikan kepada 40 orang di tiap-tiap kecamatan se Kota Bengkulu. Uang tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup warga kota agar dapat berproduksi dengan baik.

Langkah lainnya diinisiasi oleh Wali Kota Helmi Hasan dengan mengusulkan alokasi anggaran ‘Beras untuk Rakyat’. Sayang kebijakan ini dihapus oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Sebab, usulan alokasi anggaran ‘Beras untuk Rakyat’ itu belum didasari pada data kongkrit mengenai sasaran atau penerima manfaat.

“Sampai sejauh ini belum ada investigasi khusus di lapangan mengenai siapa warga kota yang benar-benar membutuhkan bantuan. Terkadang miskin di mata masyarakat dengan miskin di mata Dinas Sosial, dengan BPS (Badan Pusat Statistik), dengan BPMPPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) berbeda-beda,” aku Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda, baru-baru ini.

Hingga saat ini, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, Pemerintah Kota masih terus berupaya untuk merumuskan standar kemiskinan dengan sebaik-baiknya dan selayak-layaknya. Dengan rumusan tersebut, pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu diharapkan dapat dilaksanakan secara terukur dan sistematis.

“Setiap SKPD serta segenap komponen masyarakat harus satu persepsi mengenai upaya pengentasan kemiskinan ini. Sehingga setiap program-program yang kita laksanakan seperti Dana Bergulir Samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan), bantuan untuk nelayan dan lain-lain dapat terukur,” sampainya.

Meski belum ada data konkrit, lanjutnya, namun bukan berarti Pemerintah Kota bersikap pasif terhadap berbagai kemiskinan yang menghinggapi warga kota. Ia mengilustrasikan tentang pembangunan infrastruktur, program-program untuk petani, usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, pengembangan mental dan kemampuan sumber daya manusia.

“Pengentasan kemiskinan ini mewajibkan intervensi program dari lintas sektor, bantuan dari pelaku usaha dan warga masyarakat lainnya. Tidak bisa sepotong-potong. Harus komprehensif, tidak terputus, tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh setiap orang,” demikian Patriana Sosialinda. [RN]

Foto : Seorang kakek memilih mengumpulkan barang bekas di Mapolres Bengkulu ketimbang mengemis untuk bertahan hidup. Foto ini diambil 16 juli 2015 oleh Komunitas Ketimbang Ngemis Bengkulu.