IST/Ridwuan-Mukti-Daftar-Calon-Gubernur-Di-Partai-Golkar-ARB-Masri-4[/caption]BENGKULU, PB - Dampak konflik internal di tubuh partai beringin masih terasa. Kurnia Utama yang baru terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu periode 2016-2021, bakal mengambil sikap tegas kepada barisan Golkar Ridwan Mukti.
Baca juga: Kurnia Utama Kembali Pimpin Partai Beringin
Ia mengaku merasa perihatin dan sedih saat Golkar Bengkulu dipimpinan Ridwan Mukti (RM), pasalnya, saat Pimpinan Pusat datang, yakni Agung Laksono serta Akbar Tanjung hanya lewat di depan rumahnya namun tidak dapat mampir.
"Saya katakan kedatangan Bang Akbar Tanjung ke Bengkulu itu sebagai senior Ridwan Mukti. Untuk itu bagi kader Golkar yang telah ikut dalam kepengurusan Golkar Ridwan Mukti, besok akan langsung kita pecat,” tegas pria yang akrab disapa Kukun itu.
Pada prinsipnya, sambung Kukun, kita tidak akan menyerahkan kepengurusan Golkar Bengkulu kepada Ridwan Mukti.
"Ridwan Mukti betul kader Golkar, namun dia bukan pengurus Golkar Bengkulu," katanya dalam sambutannya di acara Musyawarah Daerah (Musda) ke IX Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Kamis (14/01/2015).
Acara Musda Golkar tersebut dibuka langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid. Dalam pidato politiknya, Nurdin mengatakan meski sebelumnya kepengurusan Partai Golkar terjadi dualisme kepengurusan, namun tidak boleh ada perpecahan. Untuk itu diharapkan melalui Musda Golkar di Bengkulu ini, kader Golkar bisa selalu menjaga nama baik partai.
"Tidak ada intervensi dari DPP dan persaingan dalam Musda ini merupakan hal yang sah-sah saja, tetapi jangan sampai ada perpecahan ditubuh kader. Apalagi sesuai dengan motto Musda kali ini 'Solid Terkonsolidasi, Efektif Mengemban Misi dan Berjaya Dikala Pemilu',” katanya.
Selain itu, hadir dalam acara tersebut Sekjen Idrus Marhan dan Ketua Bidang Hukum Lukmanul Hakim. Lebih lanjut, Nurdin mengatakan Partai Golkar harus mendukung dan mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita juga harus mengawal dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan tatanan. Jika ada silakan rekomendasikan apa saja perbaikan yang harus dilakukan pada masa mendatang,” pungkasnya.
