BENGKULU, PB - Rencana Pemerintah Kota untuk melakukan peremajaan pasar di Kota Bengkulu dinilai tak selalu menguntungkan para pedagang. Umumnya, para pedagang memiliki rasa traumatik dengan dampak penggusuran dan hilangnya pendapatan serta para pelanggan.Baca juga: Revitalisasi Pasar Dimulai dari Barukoto
Sumiyati (39), pedagang mainan Pasar Barukoto mengatakan, ia dahulu pernah berjualan di Pasar Minggu. Namun dengan rencana pendirian ritel modern di kawasan Pasar Minggu, ia terpaksa angkat kaki.
"Saya sempat lama kehilangan mata pencaharian selama mall dibangun disitu. Akhirnya sekarang mulai berjualan di Barukoto inilah. Waktu itu sempat difasilitasi tempat sementara. Tapi pelanggan yang lama sudah hilang semua," kata warga Penggantungan ini, Sabtu (30/1/2016)
Lailatul Aini (34), pedagang Pasar Tradisional Modern, mempunyai pendapat yang sama. Menurutnya, sosialisasi kepada para pedagang mengenai rencana peremajaan pasar tidak cukup sebagai solusi menghindari dampak negatif peremajaan.
"Kecuali kalau tempat relokasi yang disiapkan selama pemugaran berlangsung letaknya strategis dan sama nyamannya dengan tempat yang dihuni oleh para pedagang sebelumnya. Tempatnya jangan jauh-jauh, sehingga pedagang tidak kehilangan pelanggan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Sudisman, mengatakan, berdasarkan konsultasi yang dilakukannya ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI), Pemerintah Kota belum teruji mampu melakukan peremajaan pasar dengan baik.
"Karena peremajaan itu butuh perencanaan yang matang. Kami akan membahas masalah ini dengan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Bahkan kalau perlu mengajak mereka langsung untuk berembug dengan Kemendag RI agar jelas apa yang harus dilakukan sebelum peremajaan dilaksanakan," ungkapnya.
Ia menuturkan, Kemendag RI masih memiliki program peremajaan Seribu Pasar Rakyat. Hanya saja, program ini hanya dapat diambil bilamana masalah perizinan, proposal dan syarat-syarat lainnya dapat terpenuhi secara matang.
"Kami sebenarnya sangat berharap seluruh pasar dapat direvitalisasi. Bahkan kalau perlu bangun pasar baru. Pemerintah pusat siap untuk menganggarkannya hanya dengan syarat Pemerintah Kota menyiapkan lahan yang bebas dari sengketa. Jadi jangan sampai ketika pasar itu selesai dibangun, kemudian dipersoalkan. Di daerah lain masalah seperti ini sering timbul," demikian Sudisman. [RN]
