BENGKULU, PB - Ketersediaan pupuk bersubsidi untuk wilayah Bengkulu masih minim, padahal kebutuhan masyarakat terhadap pupuk bersubsidi tergolong tinggi.
Baca juga: Sektor Pertanian Sumbang 20 Persen PDRB
Pejabat Gubernur Bengkulu, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa kurangnya jumlah kuota bersubsidi di Bengkulu disebabkan karena kuota yang disediakan pemerintah pusat terbatas.
"Contohnya saja di Bengkulu Selatan ketersediaan pupuk bersubsidi hanya 3.100 ton urea, padahal kebutuhan petani setempat 12.000 ton. Itu baru satu contoh dari satu kabupaten sentra produksi padi, jadi nanti akan diusulkan penambahan kuota," katanya kepada awak media belum lama ini.
Selain penambahan kuota pupuk, lanjutnya, distribusi pupuk bersubsidi juga menjadi masalah baru dimana harga yang dibayar petani tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.
Biaya pengangkutan pupuk ke desa masih dibebankan kepada petani sehingga selisih harga pupuk ditingkat petani dibandingkan dengan HET bisa mencapai Rp500 per kilogram.
Dengan biaya tambahan tersebut, HET pupuk bersubsidi yang seharusnya Rp1.800 per kilogram harus dibayar petani dengan harga Rp2.200 hingga Rp2.300 per kilogram.
"Ini akan kami bahas bersama bupati dan wali kota untuk menanggulangi biaya tambahan itu, apakah ada peluang pembiayaan dari APBD," ucapnya.
Ketersediaan pupuk dan benih unggul menurut Suhajar menjadi salah satu prioritas untuk membangun sektor pertanian di Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Evarini mengatakan bahwa pada 2016 kuota pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah itu sebanyak 16.620 ton untuk jenis urea, sebanyak 20.480 untuk jenis NPK.
"Syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini sudah jelas yakni petani yang tergabung dalam kelompok dengan luas lahan di bawah dua hektare," katanya. [MS]