JAKARTA, PB - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Riri Damayanti John Latief meminta agar lalu lintas (lalin) di laut Enggano bisa terus disempurnakan. Pasalnya, masyarakat yang berada di salah satu pulau terluar di Indonesia itu sangat bergantung dengan operasi kapal-kapal laut.Dicontohkan Riri, beberapa waktu yang lalu misalnya, lalin ke Enggano sempat terhenti. Akibatnya, masyarakat Enggano nyaris terancam kelaparan karena pasokan barang seperti sembako dan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pulau tersebut terhenti. Tak hanya itu, hasil bumi dari pulau yang terletak di Samudera Hindia itupun tak bisa dibawa ke Kota Bengkulu.
"Masyarakat kehilangan sumber pendapatan karena hasil panen tidak bisa dijual dan akhirnya petani di Enggano mengalami kerugian karena hasil panennya membusuk," jelasnya, kepada pedomanbengkulu.com, Kamis (21/1/2016).
Senator termuda inipun mengapresiasi, adanya bantuan kapal cepat (jetfoil) dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (Kemen PDT) pada Desember lalu. Dia berharap kapal cepat yang diberikan langsung ke Pemkab Bengkulu Utara itu bisa memperlancar lalin ke pulau ini. Namun, yang jadi masalah saat ini transportasi ke Enggano sering terhenti akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi.
"Artinya, yang dibutuhkan selanjutnya adalah adanya peningkatan kualitas dan kapasitas armada kesana," kata Riri.
Tak sampai disitu, Riri pun meminta agar permasalahan dalam implementasi UU No 17 Tahun 2008 bisa dientaskan. Pasalnya, DPD menemukan berbagai masalah dalam implementasi UU Pelayaran tersebut.
"Diantaranya regulasi tarif yang memberatkan pelaku usaha, perlindungan pelaku usaha pelayaran dalam negeri yang masih kurang, ataupun fasilitas pelabuhan yang tidak memadai di daerah," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto beranggapan usaha pelayaran nasional terancam oleh pelaku pelayaran dari luar negeri. Menurutnya, terdapat pihak asing yang ingin menguasai pelayaran Indonesia.
"Padahal, kapal-kapal kita tidak boleh memasuki ke negara mereka, tetapi mereka ingin masuk ke negara kita. Apalagi saat ini bidang pelayaran sedang mengalami masa berat," katanya.
Carmelia juga menganggap saat ini para pelaku usaha pelayaran diberatkan dengan tarif regulasi di pelabuhan. Ia pun mengkritik PT Pelindo yang terlalu mencari untung terkait tarif di pelabuhan.
"Adanya biaya bongkar muat, juga ditambah lagi dengan biaya-biaya lainnya yang memberatkan," ujarnya. [IC]
