BENGKULU, PB- Pengamat Sosial Politik Provinsi Bengkulu, Lamhir Syam Sinaga mengungkapkan tugas utama yang menjadi tantangan Gubernur terpilih Ridwan Mukti- Rohidin Mersyah adalah menyiapkan lapangan pekerjaan di Provinsi Bengkulu.Baca juga: Program RM-Satu Belum Bisa Diakomodir Dewan dan DPRD Provinsi Tetapkan Gubernur Terpilih 2 Februari
"Pemihakan kepada kebutuhan rakyat yang paling mendesak adalah persoalan lapangan pekerjaan karena angka kemiskinan di Bengkulu masih sangat tinggi, pengangguran masih banyak jumlahnya, pendapatan yang tidak layak dan sistem birokrasi yang tidak transparan. Gubernur baru mesti mendorong produksi pertanian dan perdagangan serta melakukan bersih-bersih terhadap aparatur dan birokrasi supaya tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan menjadi baik," katanya saat dihubungi Pedoman Bengkulu, Jumat (29/01/2016).
Menurutnya, Gubernur yang baru tidak usah mengandalkan program 100 hari kerja sebagai ukuran pencapaian dalam memimpin Bengkulu.
"Masalah program 100 hari itu sebenarnya bukan tradisi Demokrasi Pancasila, itu tradisi yang diambil dari negara liberal kalau di Indonesia lebih pas dengan Musyawarah Mufakat antara Eksekutif dan Legislatif, jadi yang lebih penting adalah membuat Rencana Strategis Daerah (Renstrada), dari sana nanti kita bisa lihat mana program yang prioritas dan mana yang tidak prioritas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Sorjum Ahyan mengatakan guna mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Bengkulu, pihaknya akan menggiatkan program sosial sebagai prioritas.
"Program sosial akan terus kami tingkatkan dalam bentu sinergi antara pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota untuk program yang bersentuhan langsung ke masyarakat dan langsung dapat diakses oleh penduduk miskin," ujarnya.
Beberapa program yang berkaitan dengan infrastruktur dasar seperti pembangunan dan rehap jalan-jalan provinsi, jalan sentra produksi, jalan usaha tani, pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan saran dan prasarana pertanian baik pangan, perikanan dan peternakan, pembangunan industri pengolahan serta pasar hasil-hasil produksi pertanian.
Program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan serta akses permodalan usaha bagi masyarakat miskin juga menjadi prioritas sambungnya. Sepanjang tahun 2015 angka kemiskinan justru menurun, walaupun turun warga miskin di Bengkulu masih tergolong tinggi dan masih mencetak rekor sebagai provinsi yang angka kemiskinannya berada diatas rata-rata nasional.
“Saya ingin sampaikan rilis data kemiskinan baru dari BPS, kondisinya menurut sebab pada bulan maret 2015 angka kemiskinan di Bengkulu berjumlah 334.070 jiwa, masuk pada bulan September 2015 jumlah angka kemiskinan berjumlah 332.830 jiwa, persentasenya menurun dari 17,88 persen menjadi 17,16 persen pada semtember 2015,” tutupnya. [MS]
