JAKARTA, PB - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemsos) manargetkan sampai dengan tahun 2019 mendatang Indonesia bisa bebas dari praktek prostitusi. Bahkan seluruh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) sudah diundang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk membahas target tersebut.Disampaikan oleh Mensos RI, Khofifah Indaparawansa, total lokalisasi yang ada di tanah air mencapai 168 titik. Sejauh ini, Kemensos dengan berbagai pihak terkait telah menutup 68 lokalisasi prostitusi dari jumlah tersebut. Dan penutupan untuk beberapa titik lainnya sedang dalam pengupayaan.
Baca juga: Tekan HIV/AIDS, Bengkulu Disarankan Legalkan Prostitusi dan MUI Tolak Ide Legalkan Prostitusi di Bengkulu
"Sehingga sampai tahun 2019, pemerintah menargetkan seluruh Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi," kata Khofifah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan pihaknya telah menyiapkan strategi yang memberikan solusi agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi guna mengatasi maraknya prostitusi. Salah satunya adalah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan dana bantuan Rp3 juta, yang dijadikan sebagai modal untuk berwirausaha.
Lihat juga: Praktek Prosititusi Terselubung Air Sebakul Masih Berjalan
Saat ini, Kemensos menyediakan dana UEP untuk 70 ribu penerima yang bersumber dari APBN dan APBN-Perubahan 2015 yang harus dipastikan sampai ke mereka yang memang ingin mandiri termasuk eks pekerja seks komersial (PSK).
Selain itu, kata tokoh NU ini, Kemsos juga akan menyiapkan jatah hidup dan uang transportasi untuk mantan PSK yang akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Ia pun berharap agar Kementerian Tenaga Kerja juga ikut andil memberikan pelatihan terhadap para eks PSK tersebut.
"Memang harus ada exit strategy bagaimana bisa diberikan solusi supaya bisa lebih mandiri secara ekonomi," kata Khofifah. [GP]
