IST/Kota Tangerang hasilkan 15 ton BBM dan 2 MW listrik pembangkit listrik tenaga sampah.[/caption]JAKARTA, PB - Pemerintah makin serius membahas pengelolaan sampah sebagai sumber energi listrik. Bahkan sudah ada 7 kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Ketujuh kota yang akan dijadikan itu adalah Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo dan Makassar.
Baca juga: Tahun Depan Lima TPS 3 R Dibangun di Kota Bengkulu
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kota yang dijadikan pilot project itu memang didominasi oleh kota-kota besar. Hal ini lantaran produksi sampah yang ada di kota besar biasanya di atas 1.000 ton per hari. Namun, ada juga Solo yang bisa dikategorikan sebagai kota kecil.
"Kenapa Solo dimasukkan, supaya ini menjadi pilot project buat kota-kota menengah yang produksi sampahnya diantara di satu kota itu 200-250 ton per hari," kata dia, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, penunjukan tujuh kota yang akan menjadi pilot project pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah itu akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diajukan oleh Menko Perekonomian berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman. Begitu juga dengan mekanisme pembelian listrik yang dihasilkan dari pembangkit itu. Nantinya juga akan diatur dalam Perpres.
"Pemerintah berharap dengan ditunjuknya tujuh kota ini persoalan sampah yang selama ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi kota-kota besar di seluruh Indonesia akan tertangani," jelasnya.
PLN wajib beli
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pemerintah akan melakukan deregulasi untuk mendukung program ini. Dengan kemudahan perizinan ini, diharapkan masalah pengelolaan sampah bisa terselesaikan dan tidak lagi menjadi persoalan yang laten.
Selain itu, ia berharap agar hasil listrik dari pembangkit berbasis sampah ini wajib dibeli oleh PT PLN (Persero). "Soal harga mereka akan berunding, kalau ada yang tidak selesai pemerintah pusat akan turun tangan," imbuhnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan pembangunan pembangkit listrik pengolahan sampah ini sebetulnya bukan barang baru. Banyak daerah yang sudah melakukannya tetapi masih sangat berbeda-beda satu sama lain.
"Bagaimana pun juga ini adalah energi baru dan terbarukan. Pemerintah telah berjanji pada tahun 2030, 29% energi kita itu adalah energi baru dan terbarukan. Itu adalah janji di dunia internasional. Janji di di Paris kemaren dan sebagainya," ungkapnya.
Darmin juga mengatakan jika pembangkit listrik yang dibangun dari sampah itu tidak pernah besar. Karena itu, jangan pernah membayangkan berpuluh-puluh apalagi beratus-ratus megawatt.
"Jangan dilihat ini sebagai upaya yang bisnis atau ekonomi menyelesaikan persoalan listrik, bukan. Ini gabungan dari menyelesaikan persoalan sampah, persoalan lingkungan, persoalan listrik sekaligus, dan persoalan sosial," jelasnya. [GP]
