JAKARTA, PB - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritisi langkah pemerintah yang masih terus mencetak utang luar negeri untuk membiayai APBN. Dia menilai, hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan ekonomi nasional. Apalagi, ada utang swasta yang ternyata jauh lebih besar daripada utang pemerintah.
Baca Juga: Dana Ketahanan Energi Untuk Bayar Utang
Dia melanjutkan utang pemerintah selama Presiden Jokowi berkuasa atau dalam setahun terakhir sudah mencapai Rp565 triliun. Ia menganggap hal itu ironis. Terlebih pemerintah masih berencana mencetak utang lagi pada 2016 ini sebesar Rp605 triliun.
"Terus dana menghapus subsidi BBM kemana? Dan apa kerja Menkeu kalau cuma cetak utang saja," kata politisi Partai Gerindra itu, Selasa (9/2/2016).
dia juga mempertanyakan intervensi Bank Indonesia (BI). Menurutnya, Bank Sentral harusnya punya peran untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Bukan seperti sekarang ini, dimana devisa ambruk hingga USD 99 miliar dari sebelumnya USD 115 miliar.
Baca Juga: Awal 2016, Cadangan Devisa RI Naik
"Ini berbahaya. Bisa saja ada maling di balik utang dan intervensi kurs dollar tersebut," ungkapnya.
Politisi dari dapil Jabar IV ini ini melanjutkan selain utang pemerintah, ada utang swasta. Jumlahnya jauh lebih fantastis, yaitu USD 167,5 miliar. Utang swasta ini telah memberi tekanan berat pada nilai tukar rupiah ketika The Fed menaikkan suku bunganya.
Dia mengkalaim fraksinya tak ingin membiarkan kondisi ini terus terjadi. Karena itu, kritik tajam selalu disampaikan saat rapat kerja dengan para menteri yang menjadi mitra Komisi XI.
"Sejak awal, Partai Gerindra khususnya di Komisi XI konsisten untuk setia bersama rakyat mengingatkan dan meluruskan kebijakan pemerintah agar kebijakannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," pungkasnya. [GP]
