BENGKULU, PB - Sabtu (6/2/2016), sejumlah ruas jalan di Pasar Panorama kembali macet. Di luar pasar, masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjubel. Meski telah berkali-kali dilaksanakan penertiban terhadap PKL, tapi benang kusut di pasar yang diperkirakan merupakan pasar terluas di Sumatera dengan jumlah pedagang mencapai ribuan ini tak kunjung terurai.Baca juga: Pasar Panorama Macet danRevitalisasi Pasar Terganjal Hukum serta Pagar Pasar Panorama, Pedagang Dilema
"Upaya awal kita untuk menata pasar ini adalah dengan cara membangun pagar dulu. Ke depan kita usulkan kembali renovasi tahap ketiga dengan menyusun Detail Engineering Design (DED) lebih dulu. Kita juga ingin bersama-sama dewan menyepakati pembebasan aset eks Abang Pramuka," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Erwan Syafrial.
Selain tertundanya renovasi tahap ketiga, kasus hukum Pasar Panorama juga masih menggantung. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu masih belum menemukan adanya kerugian negara sebagaimana yang telah disangkakan kepada sejumlah pihak.
"Perhitungan kerugian negara dari ahli sudah dilakukan. Tapi belum fix. Karena pembangunannya kan dilaksanakan selama dua tahun. Pertanggungjawaban dokumennya banyak. Pihak yang terkait juga banyak," kata Kepala Kejari Bengkulu, I Made Sudarmawan.
Made memastikan bahwa kasus ini akan menyita waktu yang panjang. Ia mengakui banyaknya kendala dalam melakukan perhitungan kerugian negara karena begitu beragamnya persepsi para saksi-saksi terhadap proyek pembangunan tahap pertama dan tahap kedua yang berjumlah Rp 18,5 miliar pada tahun 2011 dan 2012 dari APBN ini.
"Perbedaaan persepsi itu nampak tajam pada hal-hal tertentu. Tapi tidak perlu saya sebutkan apa," beber pria berdarah Bali ini.
Kabag Humas Setda Kota, Salahuddin Yahya, mengatakan, Pemerintah Kota terus melakukan identifikasi masalah terhadap Pasar Panorama. Ia menekankan, solusi yang akan diambil untuk menata pasar ini tidak lagi semata-mata mengandalkan langkah-langkah penertiban, tapi penyelesaian yang terintegrasi dan komprehensif, sehingga tidak merugikan pihak manapun. [RN]
