JAKARTA, PB – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki 4 fokus kerja yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola dan regulasi. Untuk mengimplementasikan 4 fokus kerja tersebut, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 48,46 triliun.Baca juga: Kemenhub Serahkan 4 Unit Bus ke Bengkulu
Dijelaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, JA Barata, anggaran tersebut akan dipecah ke beberapa fokus kerja. Misalnya untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi sebesar Rp 12,501 triliun, peningkatan kualitas pelayanan (Rp 5,501 triliun), peningkatan kapasitas (Rp 22,443 triliun).
"Dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen (Rp 8,020 triliun)," kata dia, dalam siaran pers-nya kepada pedomanbengkulu.com, Kamis (11/2/2016).
Dia melanjutkan semua provinsi yang ada di Indonesia mendapatkan anggaran tersebut. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri mendapatkan anggaran program/kegiatan sektor transportasi sebesar Rp. 224.935.579.000. Lebih lanjut, JA Barata merinci untuk Aceh (Rp. 626,159.749.333), Sumatera Utara (Rp. 2.999.378.268.833), Sumatera Barat (Rp. 545.145.950.500), Riau (Rp. 797.153.312.333).
Selanjutnya Jambi (Rp. 289.608.533.000), Sumatera Selatan (Rp. 1.231.267.728.333), Lampung (Rp. 556.289.902.000), Kepulauan Bangka Belitung (Rp. 107.568.528.000), dan Kepulauan Riau (Rp. 744.875.704.500).
"Anggaran (untuk pulau Sumatera) tersebut digunakan untuk pembangunan sektor transportasi tahun anggaran 2016 diantaranya untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, subsisi operasi bus perintis, subsidi angkutan udara perintis, pembangunan Balai Diklat Pelayaran Pariaman, pembangunan badan jalan kereta api Muarakalaban-Muaro, pemasangan dan pengadaan pelampung suar, dan lain-lain," jelasnya.
Sementara untuk pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, anggaran terbesar dialokasikan untuk Provinsi Jawa Barat. Rinciannya sebagai berikut: DKI Jakarta (Rp. 2.297.926.080.500), Banten (Rp. 1.379.945.598.000), Jawa Barat (Rp. 3.057.439.100.000), Jawa Tengah (Rp. 2.159.423.616.400), D. I. Yogyakarta (Rp. 1.379.731.228.000), Jawa Timur (Rp. 2.821.415.790.333), Bali (Rp. 621.405.579.833), NTB (Rp. 236.445.779.000) dan NTT (Rp. 1.036.015.023.333).
JA Barata mengatakan program sektor transportasi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara tahun anggaran 2016 antara lain adalah pembangunan gardu listrik 2x4000 KW di Jakarta Kota (Multiyears 2015-2016), pengadaaan pesawat latih di STPI Curug, pembangunan jalur ganda KA (pemasangan rel) antara Maja-Rangkasbitung.
"Selain itu untuk pembangunan Bandara Kertajati, pembangunan terminal baru di Bandara Sultan M. Kaharuddin, pembangunan fasilitas Pelabuhan Labuan Bajo, dan lainnya," tambah Barata.
Untuk pulau Kalimatan, dana yang dialokasikan Kemenhub untuk Kalimantan Barat (Rp. 623.270.341.000), Kalimantan Tengah (Rp. 913.857.094.000), Kalimantan Selatan (Rp. 305.925.380.000), Kalimantan Utara (Rp. 505.310.784.000).
"Program sektor transportasi di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2016 antara lain adalah penyusunan masterplan dan DED Terminal Barang Internasional Entikong, pengerukan alur pelayaran/kolam Pelabuhan Pontianak, DED pembangunan jalur KA lintas Pontianak – Sambas – batas negara, studi kelayakan dan trase jalur KA lintas Pontianak – Tayan – Sanggau, peningkatan dermaga sungai di Banjaraya Kab. Banjarmasin Tahap II," ungkap Barata.
Sementara untuk pulau Sulawesi, anggaran paling besar dialokasikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1.776.680.350.333. Selanjutnya, Sulawesi Utara (Rp. 834.762.922.333), Sulawesi Tengah (Rp. 685.790.549.000), Sulawesi Tenggara (Rp. 617.357.283.000), Gorontalo (Rp. 169.138.748.000), dan Sulawesi Barat (Rp. 112.542.771.000).
Program sektor transportasi di Pulau Kalimantan tahun anggaran 2016 antara lain adalah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, studi kelayakan dan trase pembangunan jalur KA antara Topoyo – Palu, pembangunan kapal perintis tipe 2000 GT, studi kelayakan dan trase jalur KA lintas Moutong – Marissa – Isimu, dan lainnya.
Terakhir, Pulau Maluku dan Papua. Barata merinci anggaran untuk Maluku (Rp. 1.226.802.725.500), Maluku Utara (Rp. 730.246.999.000), Papua (Rp. 2.247.689.877.000), dan Papua Barat (Rp. 1.212.461.081.000).
Program sektor transportasi di Pulau Maluku dan Papua tahun anggaran 2016 antara lain subsidi angkutan darat dan penyeberangan perintis. Selanjutnya, pembangunan fasilitas Pelabuhan Babang, lanjutan levelling landasan pacu Bandara Babulah Ternate.
"Peningkatan jalan di wilayah perkotaan Jayapura, pembangunan fasilitas pelabuhan Depapre, pelapisan landasan pacu Bandara Nabire, perpanjangan landasan pacu Bandara Mindiptana, pelapisan landasan pacu Bandara Dekai – Yahukimo, dan lain-lain," jelas Barata.
Kumpulkan Para Gubernur
Barata mengatakan untuk menyamakan persepsi mengenai Program Pembangunan Transportasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengadakan pertemuan dengan para Gubernur di Indonesia.
"Pertemuan yang dihelat pada Kamis – Jumat, 11-12 Februari 2016 tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem transportasi terpadu di Indonesia," imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub juga mengharapkan masukan dari seluruh Gubernur untuk menyusun Program Kerja dan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan masukan dari seluruh Gubernur tersebut, pembangunan sistem pelayanan transportasi di seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. [GP]
