BENGKULU, PB - Komisi II DPRD Kota Bengkulu meminta kepada Pemerintah Kota untuk menggalakkan industrialisasi pariwisata. Industrialisasi sektor pariwisata ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang luas dan membuat ekonomi di Kota Bengkulu membaik.Baca juga: Kadin: Pariwisata Bengkulu Punya Potensi Besar dan Kerja Keras Menata Pariwisata
"Pariwisata ini kan oleh Presiden Joko Widodo masuk dalam proyek nawacita. Harusnya pariwisata kita ini tidak hanya lagi sebatas kelas kacangan. Dia sudah harus industri. Agar semua pengelolaannya dapat terintegrasi dan komprehensif," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales, dalam hearing di Sekretariat Dewan, Rabu (17/2/2016).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, masih banyak kekurangan dalam pengelolaan pariwisata di Kota Bengkulu. Ia mencotohkan adanya papan larangan mandi di pantai dengan gambar tengkorak.
"Namanya orang mau ke pantai itu kan biasanya mau mandi. Paling sedikit merendam kaki di air. Tapi dilarang dengan gambar tengkorak. Ini aneh. Kita gencar mempromosikan agar orang berkunjung tapi kita ancam dengan larangan mandi di pantai. Coba Dinas Pariwisata mengubah kesan angker ini. Kalau ada yang tenggelam, BPBD harus turun tangan," urainya.
Suimi menyadari bahwa dana APBD Kota Bengkulu memiliki begitu banyak keterbatasan bila digunakan untuk membangun sektor pariwisata di tanah kelahiran Fatmawati Soekarno ini. Sebab, selain jumlah objek wisatanya melimpah, pariwisata di Kota Bengkulu juga memerlukan banyak tenaga handal dengan bayaran mahal untuk dikelola secara profesional.
"Cobalah cari dana di APBN. Potensi kita banyak. APBD kita nggak akan cukup. Kalau kita serius, kita memang berpotensi, pasti dapat. Di Indonesia ini kan daerahnya banyak. Jangan kita kalah dengan daerah lain. Buat proposal untuk menjadikannya sebagai industri. Sebab, kalau sudah jadi industri, semua harus ikut andil," paparnya.
Senada diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bengkulu, M Awaluddin. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, promosi hanya bagian kecil dari tata kelola pariwisata. Ia meminta agar pengelolaan sektor pariwisata menganut prinsip-prinsip kenyamanan, keamanan dan kebersihan.
"Harus terpadu memang. Dibandingkan daerah lain, pantai kita ini tergolong cantik. Tapi pengamanannya harus ditingkatkan. Kalau orang mandi harus ada yang siaga agar jangan sampai ada nyawa yang terenggut," ucapnya.
Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Elvin Yanuar Syahri, menyoroti tentang pengelolaan Danau Dendam Tak Sudah yang terkesan kumuh. Menurutnya, auning-auning di danau tersebut harus dirapikan.
"Kalau memang Pemerintah Kota tak sanggup membangun, undang saja investor menanamkan modalnya tapi yang menguntungkan pemerintah. Coba banyangkan, dengan kondisi pariwisata kita masih payah ini saja, sudah banyak yang tertarik datang ke Bengkulu. Terutama saat hari-hari besar," imbuhnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Bengkulu, Tony Elfian, mengakui masih banyak kelemahan dalam menata sektor pariwisata. Salah satu hambatan terbesar yang ia alami adalah persoalan koordinasi lintas instansi.
"Misalnya sampah di kawasan wisata. Itu kami akui kesadaran masyarakat kita dalam menjaga lingkungan tetap asri masih sangat rendah. Tapi imbauan terus kami sampaikan kepada setiap pedagang yang berjualan agar tertib kebersihan," ungkapnya.
Mengenai beberapa potensi yang belum terkelola maksimal, sambungnya, terkendala kepada pemetaan masalah dan pembiayaan. Namun ia berkomitmen untuk mengurai kendala-kendala tersebut satu demi satu.
"Soal investor kita terkandala fungsi lahan. Ada juga kendala hunian yang kurang semarak. Misal di Kampung Cina. Itu penghuninya tinggal 50 persen dari populasi awal. Mereka lebih nyaman menjadikan perkampungan itu sebagai sarang walet. Tapi dengan Dinas Pekerjaan Umum pembanguan-pembangunan infrastruktur pariwisata ini terus kami galakkan," tutup Tony. [RN/Bis]
