JAKARTA, PB - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak tinggal diam menghadapi gencarnya informasi menyesatkan (hoax) yang diunggah di sejumlah portal. Pasalnya, portal hoax tersebut dikhawatirkan akan membuka celah terjadinya penipuan dan percaloan terkait penerimaan CPNS.Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Tangkal Info CPNS
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman mengatakan Kemenpan sudah melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri. "Ada 17 portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016," ujarnya kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa, (9/2/2016).
Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, untuk mencegah terjadinya berbagai tindak penipuan serta percaloan dalam rekruitmen CPNS.
"Tidak jelas apa yang diinginkan oleh pihak pengelola portal tersebut, tetapi mereka cukup lihai dalam mempermainkan emosi pembaca, sehingga tertarik. Untuk meyakinkan pembaca, mereka mengutip sebagian berita, ada juga yang menampilkan foto Menteri PANRB dan cara-cara lain yang cukup menarik," jelasnya.
Herman mengatakan, beberapa kali pihaknya telah membantah informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan mewaspadai rumor yang berkembang, terutama di media sosial. "Setiap informasi akan kami sampaikan melalui website Kementerian PANRB. Karena itu, masyarakat supaya mengkonfirmasikan informasi yang meragukan ke Kementerian PANRB," tegasnya.
Berbagai rumor tersebut, menurut Herman jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur. Dikatakan, sejak tahun 2014, seleksi CPNS di seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang tidak membuka peluang sekecil apapun bagi intervensi pihak manapun. Seleksi CPNS juga tidak dipungut biaya.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, apalagi harus memberikan imbalan sejumlah uang, dipastikan penipuan," tambahnya.
Terkait dengan sejumah rumor di media sosial, Herman mengungkapkan bahwa seolah-olah pemerintah sudah merilis jadwal seleksi CPNS untuk tahun 2016 ini. Rumor itu bahkan sudah beredar sejak tahun 2015. Padahal, hingga saat ini Kementerian PANRB belum mengeluarkan informasi terkait seleksi CPNS 2016.
Dengan dilaporkannya 17 portal yang mengunggah berita bohong ini, Herman berharap pihak Kepolisian dapat menindak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, siapa saja pelakunya serta apa motivasinya. Yang jelas, imbuhnya, tindakan itu patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. [GP]
