BENGKULU, PB - Meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Bengkulu membawa keprihatinan Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu pada Agustus 2015 mencapai 46 ribu orang atau bertambah sebanyak 15 ribu orang, dibandingkan jumlah pengangguran pada 2014 sebanyak 31 ribu orang.Baca juga : Jumlah Pengangguran Naik
Seturut dengan hal tersebut, Erna Sari Dewi mengingatkan agar Pemerintah Kota untuk merealisasikan setiap janji politik yang telah disampaikan Wali Kota Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda. Salah satu janji politik tersebut adalah menciptakan 50 ribu lapangan kerja baru.
Erna menjelaskan, penciptaan 50 ribu lapangan kerja hendaknya tidak hanya mengandalkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Menurut mantan jurnalis ini, Pemerintah Kota Bengkulu harus lebih kreatif dalam merumuskan formulasi atas program tersebut karena dana APBD memiliki keterbatasan.
Baca juga : Investasi Disendat Regulasi
"Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sebagaimana yang kita ketahui, UMKM merupakan generator ekonomi yang mampu membuat rakyat kita mampu bertahan ditengah gempuran krisis yang melanda dunia pada tahun 1998 silam," kata Erna kepada Pedoman Bengkulu.
Erna juga meminta agar Pemerintah Kota tidak hanya menumpukan realisasi program tersebut dengan mengandalkan Rp 67 miliar Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Namun politisi Partai Nasdem yang dikenal trengginas ini tak menampik perlunya menyukseskan program dana bergulir tersebut untuk memberikan daya ungkit bagi perekonomian rakyat.
Baca juga : Samisake Dikucurkan, Omset UMKM Meledak
"Menciptakan 50 ribu lapangan kerja baru itu tidak hanya dengan Dana Bergulir Samisake. Selain dengan memberdayakan UMKM tadi sebenarnya bisa juga dengan mengundang investor menanamkan modalnya secara efektif, namun tanpa mengorbankan ekonomi rakyat sebagaimana yang dilakukan Indomaret," paparnya.
Erna menekankan, guna mencegah agar eksistensi warung-warung milik rakyat tidak terancam mati yang bisa menimbulkan kian banyaknya pengangguran baru, maka dewan meminta kepada Pemerintah Kota untuk menutup perusahaan Indomaret.
Baca juga : Soal Indomaret, Dewan Desak Pemkot Bersikap Tegas
"Ini harus direspon cepat. Apalagi Pak Wali sudah menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Indomaret. Apapun dalilnya Indomaret harus segera ditutup. Rekomendasi dari dewan sudah kita sampaikan dan kita akan terus menggiring masalah ini," ujarnya.
Sementara Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan membenarkan belum adanya izin yang ia berikan kepada perusahaan Indomaret untuk melakukan operasional di Kota Bengkulu. Namun sebelum mengambil langkah penutupan, ia terlebih dahulu ingin membahas permasalahan ini lebih jauh dengan sejumlah instansi terkait.
Baca juga : Helmi Hasan Tolak Investor dari Tiongkok
"Nanti akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Tapi pada prinsipnya, kami tidak akan menghalangi investasi masuk. Karena Presiden RI Jowoki tidak akan memperkenankan itu. Yang tidak kita inginkan adalah jangan sampai mengorbankan ekonomi rakyat. Saya akan undang pihak Indomaret dan melakukan kajian terhadap aturan. Kalau semua sudah dipertimbangkan, baru kita sikapi," demikian Helmi. [RN]
