BENGKULU, PB - Tidak hanya aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu yang geram dengan keberadaraan warung remang-remang atau biasa disingkat warem, hal itu juga diresahkan oleh para pedagang Pantai Panjang.Sebagaimana diungkapkan Sudisman (42), salah seorang pedagang mie goreng yang membuka warung di seberang Hotel Raffles City. Menurutnya, keberadaan warem membuat Pantai Panjang terkesan mesum.
"Katanya mau ditertibkan Satpol PP. Karena pondok-pondok itu berdiri tapi menyalahi aturan. Entah kenapa sampai sekarang razia itu belum diadakan juga," katanya kepada Pedoman Bengkulu, Senin (1/2/2016).
Ia membenarkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Bengkulu telah menegaskan tidak boleh ada warung yang didirikan di Pantai Panjang dengan konsep tertutup.
"Sudah sering disosialisasikan bahwa kondisi warung harus terbuka. Tidak boleh tertutup. Kalau ada yang mendirikan secara tertutup, seharusnya bersedia kalau dibongkar," ujarnya.
Ia tak menampik adanya retribusi yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Warga Kelurahan Betungan ini sendiri diwajibkan untuk membayar retribusi sebesar Rp 250 ribu setiap tahunnya.
"Hitungannya per meter. Kayak kami ini ukurannya 5X8 meter. Biasanya kami setorkan langsung ke Dinas Pariwisata. Istilah kami disini pajak tahunan," ungkap warga aseli Manna, Bengkulu Selatan ini.
Terpisah, Riyanti (34), pedagang jagung rebus. Ia setuju bahwa setiap warung yang didirikan tanpa izin dan tanpa membayar retribusi untuk dibongkar.
Namun warga Kelurahan Lempuing ini menekankan, setelah membayar retribusi, harusnya Pemerintah Kota memberikan fasilitas yang memadai kepada mereka. Misalnya dalam hal pengelolaan sampah.
"Harusnya truk-truk sampah harus rutin masuk ke kawasan Pantai Panjang ini. Jangan hanya sekali-sekali. Jadi tidak ada sampah yang menumpuk. Termasuk fasilitas kamar mandi juga kami butuhkan," demikian Riyanti.
[Theo Jati Kesumo]
