BENGKULU, PB - Keputusan Pemerintah Kota untuk mengalihkan Pemegang Kas Daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu jangan sampai merugikan pemerintahan. Guna memastikan hal ini, Pemerintah Kota diminta untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut.Baca juga: Dewan Kota Minta Kas Daerah Dikembalikan ke BPD dan Pindah Kas Daerah Diputuskan Wali Kota dan Wakilnya
"Prosedur pemindahan rekening sudah sah. DPRD tidak berhak untuk mengutak-atik kebijakan ini. Hanya saja ada tidak persoalan yang muncul yang bisa menyebabkan pemerintah dirugikan setelah kebijakan ini berlaku. Pemerintah Kota harus membuat catatan mengenai hal ini," kata Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, Rabu (10/2/2016).
Teuku mengingatkan, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keutungan pribadi dengan adanya pengalihan Pemegang Kas Daerah ini. Ia mengungkapkan, bukan rahasia umum ada bank tertentu yang bersedia memberikan keutungan-keuntungan bagi setiap deposit atau dana yang dititipkan ditabung pada bank tersebut.
"Suatu kebijakan selayaknya diperuntukkan agar kondisi yang tidak baik menjadi baik. Dan itu landasannya adalah evaluasi atas situasi dan kondisi objektif yang terjadi. Jangan dilandaskan kepada kepentingan pribadi-pribadi," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M Sofyan, mengutarakan, tidak seluruh Kas Daerah milik Pemerintah Kota ditarik dari BPD Bengkulu. Misalnya, lanjut Sofyan, anggaran kredit tetap dipertahankan di BPD Bengkulu.
"Kita tetap memberikan dukungan kepada BPD Bengkulu. Seluruh kredit tetap di BPD, tidak dialihkan. Ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota tidak sedang berusaha mematikan bank daerah. Orang yang mengetahui perbankan tahu akan hal ini," ucapnya.
Ia membeberkan, pengalihan Kas Daerah ini murni untuk menghindari resiko keuangan jangka panjang. Salah satunya adalah menghindari resiko tidak tercapainya setor permodalan inti pada tahun 2018 yang harus dicapai oleh BPD Bengkulu.
"Tapi jangan diartikan kita meragukan BPD Bengkulu. Bagaimana pun ini adalah kebijakan pimpinan. Kami hanya memberikan pertimbangan negatif atau positifnya suatu kebijakan. Tidak ada upaya untuk mengambil keutungan pribadi," demikian Sofyan. [RN]
