BENGKULU, PB - Janji Ridwan Mukti untuk tancap gas ingin dibuktikannya. Langkah pertama yang dilakukan usai Acara Serah Terima Jabatan Gubernur di Gedung Daerah Rumah Dinas Gubernur adalah mempersiapkan Pakta Integritas buat pejabat bawahannya.Baca juga: Ini Harapan Gubernur Kepada Tim PKK Provinsi dan Gubernur: Bantuan Korban Bencana Harus Cepat, Jangan Tunggu Petunjuk Saya serta Suhajar Yakin Ridwan Mukti Sanggup Majukan Bengkulu.
Rencana penandatanganan Pakta Integritas ini bakal melibatkan KPK, Pori dan Kejaksaan Agung. Tiga lembaga penegak hukum tersebut akan diundang untuk membangun komitmen bersama dalam melakukan pengawan kinerja pemerintahan. Penandatanganan ini akan dilakukan di tempat terbuka sehingga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat.
Pakta Integritas yang dimaksud berisi komitmen yang bakal ditandatangani aparatur bahwannya untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik dalam pengunaan kekuasaan maupun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Waktunya sedang dipersiapkan. Pelaksanaannya di tempat terbuka sehingga semua pihak, baik masyarakat, lembaga swadaya, dan wartawan dapat hadir. Semoga dengan ini kita dapat membangun Bengkulu yang bersih, serta mampu merespon semua ekspektasi dan harapan masyarakat," katanya kepada wak pers, Senin (15/2/2016).
Hal ini dilakukannya guna memperbaiki tata kelola birokrasi di lingkungan provinsi. “Soal Pakta Integritas tentunya kita sedang menyusun formatnya terkait 3 hal, yakni siap tidak korupsi, tidak memakai narkoba, dan tidak berbisnis," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan lebih lanjut, jika itu dilakukan bawahannya maka sanksinya adalah siap dicopot dari jabatan tanpa ada gugatan ke PTUN.
“Demi memperbaiki birokrasi berkaitan dengan penandatanganan Pakta Integritas, secara otomatis bagian paketnya adalah lelang jabatan,” tegas pria yang biasa disapa RM itu.
Kendati demikian, RM mengatakan dirinya tidak akan semena-mena dalam melakukan lelang jabatan, karena dia tetap mempertahankan pejabat yang memiliki kompetensi dan dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
“Jika ada pejabat memiliki kompeten di posisinya dan bekerja secara objektif, serta mampu memberikan kontribusi dan manfaat kepada daerah dan masyarakat, kenapa harus dilelang?,” tegas RM.
Fakta integritas akan diberlakukan untuk seluruh pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. [Theo Jati Kesumo]
