BENGKULU, PB - Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengaku masih enggan untuk membicarakan mutasi atau restrukturisasi pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Dia ingin semua birokrat yang ada saat ini sama-sama bekerja untuk mewujudkan visi dan misinya dalam membangun Bengkulu hingga 5 tahun yang akan datang."Kita belum bicara mutasi. Birokrasi yang ada sekarang, ayo sama-sama kita bekerja," demikian disampaikan Rohidin, ditemui di Hotel Santika, Senin (29/2/2016).
Kepada pejabat yang sudah ada juga ia berpesan agar jangan dulu berpikir mau dipindah-pindahkan. Lebih baik mereka semua fokus bekerja dengan pemerintahan yang baru saat ini. "Kalau berpikir untuk dipindahtugas dan diberhentikan kapan mau bekerja," imbuhnya.
Bahkan, pihaknya sudah mengagendakan penandatanganan pakta integritas. Menurutnya kebijakan ini ibarat asupan energi dan support untuk para pejabat agar bisa bekerja sesuai dengan koridor yang dia dan Gubernur Ridwan Mukti mau.
Dengan adanya penekenan pakta integritas yang disaksikan oleh pimpinan lembaga negara tersebut, ia juga berharap para pejabat bisa bekerja dengan baik. "Tapi kalau nggak tumbuh juga, baru kita lihat. Itu kan namanya evaluasi kinerja. Jangan baru duduk langsung pindahin orang. Berhadapan dulu, bekerja dulu dan lihat hasilnya dulu," jelasnya.
Baca juga: Kepala Daerah Baru Dilarang Mutasi dan Dapat Rapor Merah, Distan Provinsi Terancam Dimutasi
Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada. Surat tersebut secara tegas melarang kepala daerah yang baru dilantik untuk melakukan mutasi dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan. [IC]
