BENGKULU, PB - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bengkulu tentang sakit Wali Kota Helmi Hasan disinyalir di dukung oleh sejumlah anggota fraksi-fraksi di DPRD Kota Bengkulu. Dintaranya adalah anggota-anggota dari Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Golkar, PPP dan Fraksi Bintang Perjuangan.Baca juga: AMMWB Desak Dewan Bentuk Pansus Wali Kota Sakit
Sekretaris Fraksi Hanura, Sudisman, mengatakan, dirinya tidak serta merta menerima usulan pembentukan Pansus ini. Hanya saja, ia menyatakan persetujuannya bilamana keadaan Wali Kota Helmi Hasan sudah pulih, orang nomor satu di Kota Bengkulu tersebut harus segera kembali bekerja.
"Keadaan Kota Bengkulu ini jauh akan lebih baik bila beliau kembali dan memimpin jalannya roda pemerintahan. Kalau sudah pulih, sebaiknya beliau silahkan langsung bertugas. Namun untuk pembentukan Pansus, Fraksi Hanura belum ada sikap resmi. Tapi bagi saya belum mendesak dibentuk," katanya, Kamis (11/2/2016).
Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma, mengatakan, pembentukan Pansus tentang sakit Wali Kota Helmi Hasan harus dilakukan dengan kajian matang. Menurutnya, Pansus hanya layak dibentuk bila menyangkut hajat hidup orang banyak dan Kota Bengkulu dalam keadaan genting.
"Kalau menyangkut Wali Kota sakit, tidak perlu pembentukan Pansus. Kita harus punya rasa kemanusiaan dengan memberikan kesempatan kepada kepala daerah memulihkan kesehatannya. Tapi kalau misalnya kepala daerah bermasalah atau terbukti telah melakukan pelanggaran berat, maka PAN setuju dengan adanya pembentukan Pansus," ungkap Ucok, sapaan akrabnya.
Pun demikian, Ucok menambahkan, Fraksi PAN tetap berkomitmen untuk mendesak agar kepala daerah yang saat ini kewenangannya dipegang penuh oleh Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan yang dinilai telah merugikan warga kota seperti Indomaret. Bebernya, Fraksi PAN telah melobi sejumlah fraksi untuk menggunakan hak interpelasi bila tuntutan agar Indomaret ditutup tidak diindahkan.
"Kami tetap meminta kepala daerah untuk segera menutup Indomaret. Karena dampaknya terhadap perekonomian rakyat kecil sangat jelas. Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri yang menyatakan agar kepala daerah tidak membiarkan ritel modern bergerak leluasa. Karena satu gerai ritel modern dinyatakan Jusuf Kalla bisa mematikan 20 toko tradisional," demikian Ucok. [RN]
