BENGKULU, PB - Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan membentuk tim khusus untuk menangani tingginya kasus Demam Berdarah (DBD) yang terjadi di wilayah ini.
"Kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini dengan cepat," kata dia, di RSMY, Jumat (19/2/2016). (Baca juga: Tinjau DBD, Komisi IX DPR RI ke Bengkulu dan DBD Tembus Seratus Kasus)
Menurut Rohidin, selain menangani korban, tim ini juga akan diminta meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan bisa ditingkatkan.
Pasalnya, ia menilai, pola hidup yang bersih menjadi syarat mutlak untuk menanggulangi DBD sehingga tidak berulang di waktu mendatang. "Kunjungan ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat dalam penanganan kasus DBD," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri mengatakan perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi DBD di Bengkulu yang sudah masuk KLB ini.
Politisi Golkar ini mengakui beberapa langkah kuratif sudah dilakukan oleh Pemda Bengkulu terhadap DBD tersebut. Namun, ia menyayangkan kejadian ini selalu berulang setiap tahunnya. Padahal, siklus DBD ini sudah jelas, berawal dari bulan Desember hingga Februari.
"Sebenarnya keadaan DBD ini berulang, berawal Desember, Januari dan Februari. Sayang penanganan tidak ada kemajuan. Oleh karena itu terus menambah korban. Ini akan menjadi masukan Komisi IX ke Kemenkes nantinya," jelasnya.
Dari hasil rapat dengan pihak Pemprov Bengkulu, ia mengatakan Bengkulu memang kewalahan menangani kasus ini. Bahkan ada daerah yang sudah tidak punya dana untuk melakukan penanggulangan.
Namun, dengan adanya pemerintahan yang baru ini, ia berharap penanganan bisa komprehensif. Dan kasus DBD tidak lagi berulang di tahun-tahun mendatang.
"Saya berharap tahun depan Bengkulu jadi model penanganan DBD dan tahun depan tidak ada lagi DBD di Bengkulu," pungkasnya. [IC]