(Baca juga: 8.000 Rumah Subsidi Dibangun Tahun Ini)
"Masih ada 3,4 juta unit rumah tak layak huni, serta masalah pemukiman kumuh yang mencapai 431 hektare," ungkap Maurin, di Bengkulu, Selasa (29/3/2016).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan ada tiga penyebab masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin kesusahan untuk memiliki rumah. Pertama, dari aspek keterjangkauan, banyak masyarakat miskin yang susah untuk membeli rumah karena faktor keuangan.
Kedua, faktor accesbility (aksesibilitas). Dimana, 60 persen angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya mencapai 120 juta bekerja di sektor informal. Mereka ini kesulitan untuk mengakses bank. Walaupun sebenarnya keuangan mereka cukup untuk membayar kredit.
"Tapi ketika mereka mengajukan, bank cenderung menolak karena dibutuhkan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka sanggup untuk membayar kredit tersebut," jelasnya.
Terakhir, faktor ketersediaan. Maurin mengatakan ketersediaan perumahan di Indonesia sendiri masih terbatas. Pada tahun 2015 lalu, pemerintah mengucurkan sekitar 0,5% dari total APBN untuk program perumahan ini. Namun pada tahun 2016 ini, angka kucuran mencapai Rp 20 triliun atau naik dua kali lipat.
"Tiga hal inilah yang membuat masalah perumahan ini jadi masalah serius," ujarnya.
Dia berharap dengan naiknya kucuran anggaran dan program sejuta rumah ini akan membuat masyarakat mampu untuk memiliki rumah yang layak. Sebab, perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan kualitas perumahan warganya. Tak hanya itu, sektor perumahan ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor industri.
"Dengan adanya program perumahan ini, lapangan pekerjaan akan tercipta. Industri lain akan tumbuh, industri semen, industri mebel dan industri lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Pemprov Bengkulu, Sumardi mengungkapkan Bengkulu sangat membutuhkan program perumahan ini. Pasalnya, Bengkulu merupakan daerah miskin yang ada di bagian barat Indonesia.
"Dari 2 juta jumlah penduduk Bengkulu, 17,6% masuk kategori miskin," ujarnya.
Sumardi juga meminta agar para pengembang program sejuta rumah membangun rumah dengan tipe yang sesuai dengan kantong masyarakat. "Kemenpupera harus mengembangkan perumahan berdasarkan tipe-tipe untuk PNS dan keluarga-keluarga baru. Sehingga mereka juga bisa menjangkau harganya," kata dia. [IC]
