169 Negara Ini Bebas Visa ke Indonesia

JAKARTA, PB - Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia (RI) dengan negara lain, pemerintah memandang perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah RI, yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Perpres ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 10 Maret 2016.

Dalam Perpres itu ditegaskan, Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, dan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

Penerima Bebas Visa Kunjungan, menurut Perpres itu, dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia, dan dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

“Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres tersebut.

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamaan negara dan kesehatan masyarakat, tegas Perpres No. 21 Tahun 2016 itu, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintahan wilayah administratif khusus suatu negara, atau entitas tertentu.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Lihat juga: 370,9 Ribu WNA Masuk Indonesia Lewat Pos Perbatasan)

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 itu. [GP]

1	Afrika Selatan	58	Italia	115	Polandia
2	Albania	59	Jamaika	116	Portugal
3	Aljazair	60	Jepang	117	Puerto Rico
4	Amerika Serikat	61	Jerman	118	Qatar
5	Andorra	62	Kamboja	119	Republik Dominika
6	Angola	63	Kanada	120	Romania
7	Antigua dan Barbuda	64	Kazakhstan	121	Rusia
8	Arab Saudi	65	Kenya	122	Rwanda
9	Argentina	66	Kepulauan Marshall	123	Saint Kittts dan Navis
10	Armenia	67	Kepulauan Solomon	124	Saint Lucia
11	Australia	68	Kiribati	125	Saint Vincent dan Grenadis
12	Austria	69	Komoro	126	Samoa
13	Azerbaijan	70	Korea Selatan	127	San Marino
14	Bahama	71	Kosta Rika	128	Sao Tome dan Principe
15	Bahrain	72	Kroasia	129	Selandia Baru
16	Bangladesh	73	Kuba	130	Senegal
17	Barbados	74	Kuwait	131	Serbia
18	Belanda	75	Kyrgystan	132	Seychelles
19	Belarusia	76	Laos	133	Singapura
20	Belgia	77	Latvia	134	Siprus
21	Belize	78	Lebanon	135	Slovakia
22	Benin	79	Lesotho	136	Slovenia
23	Bhutan	80	Lichtenstein	137	Spanyol
24	Bolivia	81	Lithuania	138	Sri Lanka
25	Bosnia dan Herzegovina	82	Luksemburg	139	Suriname
26	Botswana	83	Macao (SAR)	140	Swaziland
27	Brazil	84	Madagaskar	141	Swedia
28	Brunei Darussalam	85	Makedonia	142	Swiss
29	Bulgaria	86	Maladewa	143	Taiwan
30	Burkina Faso	87	Malawi	144	Tajikistas
31	Burundi	88	Malaysia	145	Tahta Suci Vatikan
32	Cheko	89	Mali	146	Tanjung Verde
33	Chad	90	Malta	147	Tanzania
34	Chili	91	Maroko	148	Thailand
35	Denmark	92	Mauritania	149	Timor Leste
36	Dominika (Persemakmuran	93	Mauritius	150	Togo
37	Ekuador	94	Meksiko	151	Tonga
38	El Salvador	95	Mesir	152	Trinidad dan Tobago
39	Estonia	96	Moldova	153	Tunisia
40	Fiji	97	Monako	154	Turki
41	Filipina	98	Mongolia	155	Turkmenistan
42	Finlandia	99	Mozambik	156	Tuvalu
43	Gabon	100	Myanmar	157	Uganda
44	Gambia	101	Namibia	158	Ukraina
45	Georgia	102	Nauru	159	Uni Emirat Arab
46	Ghana	103	Nepal	160	Uruguay
47	Grenada	104	Nikaragua	161	Tiongkok
48	Guatemala	105	Norwegia	162	Uzbekistan
49	Guyana	106	Oman	163	Vanuatu
50	Haiti	107	Palau	164	Venezuela
51	Honduras	108	Palestina	165	Vietnam
52	Hongaria	109	Panama	166	Yordania
53	Hongkong (SAR)	110	Pantai Gading	167	Yunani
54	India	111	Papua Nugini	168	Zambia
55	Inggris	112	Paraguay	169	Zimbabwe
56	Irlandia	113	Perancis
57	Islandia	114	Peru