"Kunjungan kerja komisi VIII ini untuk mengetahui kinerja penangulangaan bencana terutama di tingkat Provinsi, selanjutnya untuk mengetahui hal – hal teknis dalam antisipasi bencana yang akan datang," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaoan Daulay, Kamis (10/3/2016).
Dia juga meminta agar BPBD yang ada di Provinsi Bengkulu meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam mitigasi bencana. Salah satu caranya adalah dengan berkoordinasi dengan BNPB dan melkuakn pelatihan-pelatihan. Sebab, banyak pegawai BPBD Provinsi Bengkulu ini berasal dari SKPD lain seperti pertanian, kesehatan dan lainnya yang tidak berhubungan dengan kebencanaan.
"BPBD merupakan SKPD yang juga memiliki pekerjaan yang mulia membantu orang, maka diperlukan ketrampilan dan kempampuan dalam penangulangan bencana," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Husni Mahyudin mengakui bila Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi yang terletak di pantai barat Sumatra yang berpotensi terjadi gempa bumi Tektonik disertai Tsunami. Seluruh daerah yang ada di Bengkulu juga berpotensi terjadi bencana.
Di sisi lain, ia menyampaikan anggota BPBD Provinsi Bengkulu ini memiliki banyak kendala. Pertama, belum memiliki sumber daya manusia yang kuat dalam hal penanggulan bencana. Kedua, anggaran pemerintah untuk mitigasi bencana juga minim.
"Ketiga, belum tersedianya alat berat dalam penanggulangan bencana di BPBD, dan bila terjadi tanah longsor, masih minjam dengan dinas pekerjaan umum," keluhnya.
Baca juga: Lembaga Usaha Diminta Ikut Kurangi Risiko Bencana dan Tekan Risiko Bencana Melalui Twitter
Untuk diketahui, kunker Komisi VIII DPR RI ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII Saleh Partaoan Daulay. Selain itu, ada juga 4 anggota lainnya, yakni Hidayat Nurwahid, Endang Srikati Hamdayani, Suasana Dachi dan Muslich. Selain ke Bengkulu, Komisi VIII juga mengunjungi Bangka Belitung dan juga Sulawesi Utara, karena daerah tersebut juga rawan bencana. [IC]
