Helmi Hasan PidatoBENGKULU, PB – Anggaran Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) terus bertambah. Berdasarkan perhitungan terbaru, dana yang semula dikucurkan sebesar Rp 13.649.000.000 miliar ini perputarannya sekarang telah mencapai Rp 28.009.900.000 atau bertambah Rp 14.360.900.000. Angka tersebut jauh melampaui jumlah dana yang macet sebesar Rp 4.969.447.626.

Baca juga : Dewan Minta Samisake Tuntas Entaskan Pengangguran dan Revisi Samisake Berjalan, Rekomendasi BPK Diprioritaskan

Data yang berhasil dihimpun, jumlah peminjam saat ini telah mencapai 10.086 orang. Terbesar, penerima manfaat yang menggunakan dana bergulir ini bergerak pada sektor perdagangan. Kemudian disusul dengan sektor jasa, industri, perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian dan persewaan.

“Kalau seandainya Pemerintah Provinsi bisa ikut menyalurkan Dana Bergulir Samisake sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2017 mendatang, kita yakin di Kota Bengkulu ini nanti tidak ada lahan yang tertidur. Semua lahan bisa kita jadikan produktif. Kemiskinan dan pengangguran akan mudah untuk kita entaskan,” kata Wali Kota Helmi Hasan, baru-baru ini.

Sebagai contoh atas keberhasilan pembiayaan bersama program pemerintah tersebut, Helmi menyebutkan tentang program pembiayaan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov). Ketika Helmi menjabat sebagai pimpinan DPRD Pronvinsi Bengkulu, ia pernah mengawal program tersebut.

“Jadi provinsi dan kotanya patungan untuk membiayai kesehatan masyarakat. Sehinga kemanapun orang ingin berobat disana, dia tidak perlu membayar. Saya bilang ke kawasan-kawasan dewan provinsi, ini contohnya. Akhirnya dilaksanakan di Bengkulu. Tapi sayang tidak ada sambutan dari daerah-daerah,” ungkapnya.

Helmi menjelaskan, pemerintahan ditingkat kota, provinsi dan pusat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya, ia sangat mengapresiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Namun program tersebut hanya bisa diakses bila pinjaman sebesar Rp 25 juta dan harus memiliki usaha yang pasti.

“Kalau KUR untuk pinjaman besar, kita ingin menyentuh pada level yang kecil atau menyasar kepada 74 ribu orang miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Bengkulu pada tahun 2012 silam. Silahkan mereka yang ingin meminjam mungkin hanya Rp 500 ribu saja,” ujar Helmi.

“Bagi orang kaya atau pejabat mungkin uang Rp 500 ribu tidak begitu berarti. Tapi bagi ibu-ibu yang berjualan sayur yang saya temui saat kampanye dulu, mereka hanya dengan uang Rp 300 ribu bisa menjadikannya sebagai modal produktif yang hasilnya bisa untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ini faktanya,” sambungnya.

Helmi mengilustrasikan tentang Siomay Mandiri di Kelurahan Tanah Patah. Kata Helmi, dahulu pemilik Siomay Mandiri ini berjualan hordeng. Kemudian kepada Helmi ia menyatakan niat untuk membuka warung siomay. Helmi menyarankannya untuk meminjam dana KUR.

“Ia kemudian meminjam dana Rp 200 juta. Dengan dana itu, lihat saja sekarang dimana-mana orang berbicara Siomay Mandiri. Banyak lapangan kerja tercipta dengan program KUR ini. Ini KUR. Bagaimana dengan warga Kota Bengkulu yang miskin, yang ingin berusaha, tapi tidak punya modal? Dia jujur, punya semangat, ingin maju, apakah mau kita abaikan? Saya katakan tidak. Warga miskin di kota ini punya hak yang sama. Maka visi Samisake adalah menyasar 50 ribu warga Kota Bengkulu agar mereka tidak tenggelam dalam kemiskinan,” urai Helmi.

Helmi menepis asumsi yang menyatakan bahwa dengan Dana Bergulir Samisake ini Pemerintah Kota ingin menciptakan 50 ribu pabrik. Namun Helmi optimis bila warga miskin punya semangat dan tekad yang kuat untuk keluar dari kemiskinannya, Dana Bergulir Samisake mampu menciptakan tambahan penghasilan.

“Kita ingin rakyat kita punya tambahan penghasilan. Minimal, Rp 1 juta saja per bulan. Kalau usahanya ingin lebih maju lagi, silahkan pinjam KUR. Sekarang kita laksanakan saran dari BPK RI Perwakilan Bengkulu yang meminta agar Peraturan Daerah (Perda) terkait program ini direvisi dan membentuk BLUD. Ini sekarang sedang dalam proses,” sampai Helmi.

Ia pun memberikan apresiasi kepada para pelaksana Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di Bengkulu. Menurutnya, kinerja P2KP tersebut jelas dan terukur. Salah satu indikator keberhasilan P2KP yang Helmi cermati adalah pelibatan rakyat dalam penggunaan anggaran publik. “Sehingga penguapan menjadi minim. Sehingga berapapun dana yang disalurkan jelas dan terukur,” demikian Helmi. [RN]