BENGKULU, PB - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengaku saat ini pihaknya tengah fokus dalam penataan birokrasi. Setidaknya ada 2 proses yang akan dilakukan oleh Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah dalam menyusun struktur birokrasi yang proporsional tersebut.Baca juga: Birokrasi Pemprov Perlu Ditata dan Mahfud MD: Birokrasi Indonesia Sangat Korup
"Pertama proses moral, seperti penandatanganan pakta integritas. Selanjutnya, nanti kalau masalah penempatan itu proses aturan. Dalam proses aturan nanti kita akan kembalikan pejabat sesuai dengan backgroundnya," jelas gubernur, belum lama ini.
Terkait proses yang kedua ini, ia mengaku memang banyak pejabat yang saat ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalnya, masih ada guru yang jadi pemimpin strukrutal di bidang kesehatan. Begitu juga sebaliknya. Mereka ini nantinya akan dikembalikan ke bidangnya masing-masing.
"Nanti yang guru kita kembali di bidang guru, kesehatan dikembalikan ke bidang kesehatan. Mereka juga tetap bisa menjadi pemimpin struktural tapi di klusternya sendiri," jelas Ridwan.
Dalam birokrasi ini, lanjut politisi Partai Golkar ini, ada 4 kluster birokrasi. Diantaranya birokrasi kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan birokrasi teknis. "Dari 4 itu kita kembalikan ke posisinya masing-masing. The right man in the right place, jadi kita minta mereka kembali ke klusternya masing-masing," sambungnya.
Terkait saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar pemerintah menaikkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ridwan belum bisa banyak berkomentar. Yang jelas, ia berjanji akan mengevaluasi saran tersebut. "Di PNS itu tidak hanya tunjangan, tapi ada honor-honor lain," tutupnya. [IC]
