JAKARTA, PB - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik of Korea (ROK) meresmikan pusat kerjasama e-government. Tujuannya untuk mendukung terwujudnya program pemerintahan Indonesia berkelas dunia yang lebih transparan, efektif dan efisien."Pusat kerja sama ini berperan sebagai pengembangan strategi kerjasama antara Indonesia dan Korea di bidang e-government," kata Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Rabu (2/3/2016).
Yuddy menilai e-government merupakan cara terbaik dalam mewujudkan transparansi jalannya pemerintahan secara smart di era globalisasi. Terlebih lagi, ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kecepatan pelayanan publik juga semakin tinggi.
"Dengan saling sharing pengetahuan mengenai e-government, maka cita-cita Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan berkelas dunia yang efektif dan transparan akan segera terwujud," ujar Politisi Partai Hanura ini.
Sementara itu, Mendagri Korea Hong Yun Sik mengatakan kerjasama di bidang e-govenrment ini merupakan momentum yang baik untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas antara kedua negara. Dia berjanji, Korea akan menjadi mitra terpercaya dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.
"Melalui Pusat Kerjasama ini kami akan menyumbangkan pengetahuan di bidang e-goverment dan pertukaran Sumber Daya Manusia. Kami juga ingin mendukung pembuatan undang-undang di bidang reformai birokrasi," kata dia.
Lihat juga: Pemprov Diminta Terapkan E-budgeting
Untuk diketahui, latar belakang penyelenggaraan pusat kerjasama dimulai saat deklarasi bersama antara Presiden RI dan Presiden ROK tentang kemitraan strategi untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di Abad 21, ditandatangani di Jakarta 4 Desember 2006.
Deklarasi bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU antara Kementerian PANRB demgan MOSPA tentang kerjasama di bidang reformasi birokrasi. MOU tersebut ditandatangani 4 Juli 2013, dilanjutkan dengan arrangement antara Kementerian PAN RB dengan MOGAHA tentang pembentukan komite bersama untuk kerjasama e-govenrment dan reformasi birokrasi, ditandatangani di Busan tanggal 11 Desember 2014.
Hasil arrangement tersebut ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU pada tanggal 24 Agustus 2015. Penandatanganan MoU tersebut untuk memajukan kerjasama dalam pengembangan e-govenrment melalui pembentukan Pusat Kerja Sama e-govenrment.
Nantinya pusat kerja sama e-govenrment ini akan berkedudukan di Kantor Kementerian PANRB. Pengoperasiannya bakal berlangsung selama tiga tahun, mulai 2016 hingga 2018. [GP]
